Pakar Hukum UI Sebut Pengerahan Massa Saat Putusan MK Bisa Disebut Perusuh - Realita Rakyat
Connect with us

Nasional

Pakar Hukum UI Sebut Pengerahan Massa Saat Putusan MK Bisa Disebut Perusuh

Published

on

image_pdfimage_print

Jakarta, Realitarakyat.com – Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengumumkan putusan perkara sengketa Pilpres 2019 hari ini. Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji mengatakan, semua pihak, baik peserta maupun pendukung pilpres sebaiknya menghargai apa pun substansi putusan MK nanti.

“Semua pihak menghindari pengerahan massa dengan dalih menjaga netralitas MK sebagai mahkamah keadilan. Pengerahan massa, langsung atau tidak langsung, akan berpotensi gesekan sosial yang berdampak chaos. Karena itu, percayakan semua masalah pilpres ini kepada putusan MK,” ungkapnya melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Menurut dia, putusan MK yang independen, netral, dan imparsial merupakan cermin dari keberhasilan negara membangun demokrasi didalam sistem peradilan yang transparan. Selain itu, putusan MK menjadi momentum bagi segenap komponen bangsa membuktikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

“Ini lebih penting daripada isu sosial politik lainnya, sehingga saatnya meninggalkan soal ketidakberhasilan pembuktian maupun isu kecurangan peserta pilpres ini,” ucapnya.

Dia berpendapat, negara telah berhasil membangun budaya demokrasi dalam sistem peradilan yang independen, netral, dan transparan. Negara bahkan juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak yang tidak mengakui kekalahan politik pilpres melalui MK.

Karena itu, kata dia, negara dan masyarakat harus akan menolak setiap gerakan massa ataupun perusuh demokrasi yang berdalih keagamaan, politik, dan kondisi sosial apa pun yang mengganggu pada saat pembacaan maupun pascaputusan MK hari ini.

“Negara selalu siap melakukan penegakan hukum yang tegas, proporsional, dan terukur terhadap perusuh demokrasi, khususnya terhadap gangguan pelaksanaan sistem hukum putusan MK ini,” kata dia.(Willi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Mendagri Sebut Hanya 5 Provinsi yang Realisasi Belanjanya di Atas Rata-rata Nasional

Published

on

Continue Reading

Nasional

Peringatan Tjahjo soal Pelanggaran Netralitas ASN: Kalau Perlu Diberhentikan

Published

on

Continue Reading

Headline

Ternyata Tidak Semua ASN Terima Gaji Ke 13, Ini Daptar ASN Yang Tidak Nerima

Published

on

Continue Reading
Loading...