Connect with us

Politik

Dua Anak Buah Megawati Beda Sikap soal Nasib Pencari Suaka

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Pemerintah Pusat diminta untuk tidak menelantarkan 1.000 orang lebih pencari suaka yang saat ini tinggal di Kalideres, Jakarta.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris di Jakarta, Jumat (23/8/2019). Politikus PDI Perjuangan ini juga menyatakan keputusan Pemprov DKI yang memutus pasokan kebutuhan pencari suaka dan meminta mereka segera meninggalkan lahan di Kalideres, Jakarta Barat.

“Pemerintah, baik di daerah maupun pusat, seharusnya mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk menangani persoalan kemanusiaan ini,” kata Charles.

Menurut Charles, mengurusi pencari suaka dan pengungsi adalah tanggung jawab RI sebagai bagian dari komunitas internasional.

Dirinya lantas mencontohkan negara Yordania yang menghabiskan 25 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara-nya untuk mengurusi pengungsi. Ia mengatakan, Indonesia memang tidak harus seperti Yordania dalam menangani pencari suaka. Akan tetapi, aneh rasa jika mengurus 1.000-an orang pencari suaka saja sudah ingin lari dari tanggung jawab moral kemanusiaan ini.

Charles mengatakan, Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB 1951 dan Protokol Mengenai Status Pengungsi PBB 1967 yang mengatur secara teknis perlindungan pengungsi. Namun, RI sudah memiliki Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Meski belum lengkap, perpres itu telah memuat sejumlah prinsip yang selaras dengan dua regulasi internasional tersebut.

RI juga sudah mengadopsi Deklarasi New York terkait pengungsi dan migran yang merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi pengungsi. “Jadi, secara prinsip Indonesia punya kewajiban moral dan hukum untuk melindungi para pencari suaka,” kata Charles.

Pemprov DKI Hentikan Bantuan

Pemerintah DKI akan menghentikan bantuan untuk para pengungsi dan pencari suaka, yang ditampung oleh Dinas Sosial DKI, dipastikan akan dihentikan seluruhnya pada akhir Agustus.

Kabar itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, Kamis (22/8/2019). Kepastian itu didapat setelah DPRD DKI pada hari Rabu kemarin, mengundang Pemprov DKI, UNHCR dan IOM membicarakan soal pencari suaka.

“Disepakati bahwa batasnya pada tanggal 31 Agustus bukan lagi wewenang Pemprov, tapi dikembalikan ke UNHCR,” kata Prasetio.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, seharusnya yang bertanggungjawab atas para pengungsi dan pencari suaka ialah Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi (United Nation High Commissioner for Refugees/UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization for Migration/IOM), yang didukung pemerintah pusat untuk penyelesaian administratifnya.

Pihaknya meminta UNHCR dan IOM siap membantu untuk memulangkan para pengungsi ke negara asal. Karena bukan apa-apa, kemampuan kita, kata dia, juga nggak ada. “Sangat mengganggu di wilayah, jalan Kebon Sirih.”

Sementara itu, soal adanya usulan dari UNHCR agar para pencari suaka bisa bekerja di Indonesia sebagai bentuk kontribusi mereka karena hidupnya dibantu, Prasetio berpandangan itu akan jadi permasalahan baru, yang efeknya akan banyak penumpukan tenaga kerja asing. [ipg]

Politik

Demokrat Ingin RUU Pemilu Hapus Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden

Published

on

Continue Reading

Politik

Cak Imin Minta Jokowi Segera Ganti Mendikbud Nadiem Makarim

Published

on

Continue Reading

Politik

Tak Ada Fraksi Menolak, Pengamat: Peluang DPR Loloskan Komjen Listyo Jadi Kapolri Besar

Published

on

Continue Reading
Loading...