Pengadaan Mobil Pejabat Negara, Jokowi Dianggap Tak Peka Penderitaan Rakyat - Realita Rakyat
Connect with us

Nasional

Pengadaan Mobil Pejabat Negara, Jokowi Dianggap Tak Peka Penderitaan Rakyat

Published

on

Ilustrasi Mobil Dinas Pejabat Negara / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang semakin susah, pemerintah malah membeli mobil mewah untuk pejabat tinggi negara.

Demikian diungkapkan pakar komunikasi politik, MJ. Ritonga kepada Realitarakyat.com, Minggu (25/8/2019), terkait kebijakan pemerintah dalam pengadaan kendaraan mewah untuk para menteri, pejabat negara setingkat menteri, serta Presiden dan Wakil Presiden dengan anggaran lebih dari Rp 147 miliar.

“Saya melihat Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi tidak peka dengan penderitaan rakyat. Masak dalam kondisi ekonomi Indonesia ‘sekarat’ seperti sekarang dan rakyat menderita karena tak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, pemerintah malah mengeluarkan anggaran untuk membeli mobil dinas,” kata Ritonga.

Menurut dia, alasan pemerintah mobil yang digunakan sekarang sudah berusia lebih 10 tahun dan sering rusak, itu tidak masuk akal.

“Itu hanya akal-akalan saja. Masak iya. Itu kan mobil mewah dan selalu dalam perawatan. Janganlah akal-akali uang rakyat yang sudah susah dengan kondisi ekonomi seperti saat ini,” kata dia.

Ritonga minta Presiden Jokowi menangguhkan pengadaan mobil mewah untuk para pejabat negara itu. “Gunakan uangnya untuk perbaikan ekonomi atau keperluan lain yang lebih mendesak. Rakyat Anda kan tengah menderita. Masak beli mobil mewah yang diutamakan.”

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga menanggapi rencana pengadaan mobil baru itu. Politisi senior Partai Golkar itu mengatakan, seharusnya mobil pejabat beralih ke mobil listrik.

“Saya harap mobil pejabat negara harus beralih ke mobil listrik. Pemerintah harus beri contoh ke publik. Sudah saatnya kendaraan bahan bakar minyak harus bermigrasi ke listrik,” kata Bamsoet.

“Ini domain pemerintah. Kami di DPR hanya menyetujui anggaran yang diminta pemerintah dalam pagu anggaran 2019. Sekarang pemerintah yang mengeksekusi apa yang jadi kesepakatan. Yang tahu efektif atau tidaknya, ya pemerintah,” kata politisi Golkar ini.

Namun, bagaimana pelaksanaannya, Bamsoet menyerahkan sepenuhnya pengadaan mobil baru itu kepada pemerintah. Tetapi Bamsoet menyerahkan kepada pemerintah. “Saya hanya menyarankan agar pejabat memberi contoh untuk beralih menggunakan mobil listrik,” ulang wakil rakyat Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini.

Sebelumnya diberitakan, presiden-wakil presiden terpilih pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat beberapa waktu lalu, para anggota kabinet dan pimpinan lembaga tinggi negara bakal menggunakan mobil dinas baru. [tanjung/ipg]

Nasional

Bila Tak Dikelola dengan Benar, Teknologi Berpeluang Jadi Ancaman bagi Pancasila

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Headline

Presiden Jokowi Sebut Konsekuensi Program Pemulihan Ekonomi Tambah Defisit APBN

Published

on

Continue Reading

Nasional

Moeldoko Ajak Kaum Milenial Terapkan Nilai-nilai Pancasila dalam Keseharian

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading
Loading...