Connect with us

Nasional

Draft Revisi UU KPK Sebutkan Dewan Pengawas Dipilih Lewat Pansel

Published

on

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani

Jakarta, Realitarakyat.com – Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, dewan pengawas yang berada dalam draft revisi Undang-Undang KPK, terdiri dari lima orang yang memiliki pengalaman di bidang penegakan hukum.

Termasuk mereka yang memiliki keahlian terkait dengan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

“Misalnya seperti auditor. Nah itu nanti walaupun tidak punya pengalaman di bidang penegakan hukum, tetapi kan diperlukan juga ketika mengawasi dan lain sebagainya,” kata Arsul, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Masih dikatakan Arsul, dalam rancangannya, dewan pengawas KPK nantinya akan dipilih melalui proses seleksi sebagaimana yang dijalankan pimpinan institusi anti rasuah itu.

“Kemudian nanti diangkat oleh presiden gitu ya. tidak kemudian diangkat oleh presiden tanpa proses seleksi, ga begitu,” terang politikus PPP itu.

Ketika ditanyakan, apakah penambahan unsur jabatan nanti akan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. “Saya yakin tidak akan terjadi,” jawabnya.

Sebab, sambung dia, dalam RUU a quo, kewenangan dewan pengawas juga akan ditetapkan dalam revisi tersebut.

“Jadi ini ibarat kalau diperusahaan atau direksi atau di komisaris ya. Kalau di tatanegaraan DPR sebagai pengawas, jadi InsyaAllah tidak tumpang tindih, karena dewan pengawas tidak boleh menganggu independensi KPK yang personifikasinya ada di pimpinan KPK dan penyidiklah ya begitu,” pungkas dia.

Untuk diketahui, dalam darft RUU KPK pada BAB VA tentang Dewan Pengawas di Pasal 37B terkait dengan tugas dewan yang salah satu poinnya ‘menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK’. (ndi)

Headline

Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia Turun Signifikan, Ini Penjelasan Jubir Satgas

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Nasional

Kemnaker Mulai Bahas Rumusan RPP Turunan UU Ciptaker

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Nasional

Meski Jumlah Halaman Berbeda, Mensesneg: Substansi RUU Ciptaker untuk Muhammadiyah dan DPR Sama

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading
Loading...