Connect with us

Daerah

Puluhan Dosen Unram Tanda Tangani Petisi Tolak Revisi UU KPK

Published

on

Mataram, Realitarakyat.com – Puluhan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, menandatangani petisi penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, revisi UU yang saat ini tengah digodok di DPR tersebut, dianggap sebagai pelemahan terhadap KPK.

“Petisi yang sudah ditandatangani oleh para dosen tesebut, selanjutnya akan di kirim kepada Presiden RI dan DPR,  bersamaan dengan petisi dari universitas lainnya di Indonesia,” kata Guru Besar Ilmu Hukum Unram Prof. Dr. Zainal Asikin, SH., SU Senin (16/09).

Menurutnya, para dosen yang berjumlah sekitar 59 orang tersebut menandatangani petisi yang diedarkan secara nasional tentang penolakan revisi UU yang hanya akan melemahkan KPK itu. Sejak Sabtu (14/9) lalu, lanjutnya, sudah tercatat sekitar 2.338 orang dosen dari 33 perguruan tinggi yang telah menandatangani petisi tersebut.

“Penandatanganan petisi adalah sebagai bentuk penolakan. Hal itu karena revisi UU akan melemahkan lembaga anti rasuah tersebut,” ujarnya. Dia menambahkan, aksi Aliansi Akademisi Nasional yang menolak revisi dan upaya pelemahan KPK, mendapat banyak dukungan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 33 perguruan tinggi yang bergabung.

“Penolakan terhadap revisi dilakukan sejumlah dosen dan perguruan tinggi, akibat adanya perubahan UU KPK. Terutama yang membatasi penyadapan, adanya Dewan Pengawas dan adanya upaya agar KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3,” tandasnya.

Secara keseluruhan, revisi tersebut patut dicurigai sebagai upaya pelemahan. Hal itu karena muncul secara tiba – tiba, tanpa naskah akademik yang menjadi rasionalitas perlunya perubahan.

“Begitu juga dengan nalar hukum yang benar. Padahal, kehadiran KPK sebenarnya adalah sebagai bentuk alternatif pemberantasan korupsi di Indonesia,” tegasnya. Dia menambahkan, sejak lahirnya sampai saat ini, KPK telah melakukan gebrakan yang spektakuler dan telah menangkap sejumlah pihak yang melakukan korupsi. Mulai dari orang biasa sampai orang yang luar biasa. “Dari gubernur, bupati, anggota DPR bahkan menteri hingga kepala desa ditangkap,” tukasnya.[sas]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Wali Kota Bogor Dorong Pembentukan FEK

Published

on

ist/net
Continue Reading

Bekasi

Akhir Tahun Ini, Kabupaten Bekasi Bakal Bangun Puluhan Sarana Olahraga

Published

on

ist/net
Continue Reading

Daerah

Di Cianjur-Jabar, kuota CPNS dokter spesialis-disabilitas tak terisi

Published

on

Continue Reading
Loading...