Menkumham Bentuk Tim Sosialisasi RKUHP Baru - Realita Rakyat
Connect with us

Hukum

Menkumham Bentuk Tim Sosialisasi RKUHP Baru

Published

on

Menteri Hukum dan HAM, Rasonna H. Laoly / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan membentuk tim sosialisasi Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) baru, yang akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Demikian disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, usai Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Tim tersebut, kata Menteri Yasonna, merupakan orang-orang yang memahami RKUHP agar tidak disalahartikan masyarakat.

“Pasti akan bentuk tim sosialisasi dari DPR dan Kemenkumham,” kata Yasonna.

Dia mengatakan, proses pembahasan dan penyusunan RKUHP antara Pemerintah dan DPR sudah berjalan empat tahun, dengan berbagai dinamika serta masukan yang diberikan masyarakat.

Disampaikan, kalau menggunakan cara berpikir ‘ngotot-ngototan’, sampai kapanpun RKUHP tidak akan selesai, dan tidak akan disahkan sehingga Indonesia terus menerus menggunakan produk hukum peninggalan Belanda.

“Di Belanda saja aturan yang ada di KUHP sudah tidak ada. Kalau kita ‘ngotot-ngototan’ terus, maka sampai ‘hari raya kuda’ tidak akan selesai dan kita akan terus menggunakan KUHP produk Belanda,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

RKUHP yang sudah disetujui Komisi III DPR dan Pemerintah, lanjutnya, tinggal menunggu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR lalu perlu disosialisasikan dalam waktu dua tahun.

Dia meminta agar tidak sembarangan orang yang menjelaskan kepada publik agar tidak salah. “Saya mau yang menjelaskannya adalah tim yang benar-benar mendalami agar penjelasannya benar.”

Sebelumnya, Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menkumham hari ini menyepakati RKUHP dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.

Rapat Paripurna pengesahan RKUHP itu dijadwalkan akan berlangsung, Selasa (24/9/2019). [ipg]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Ramai Isu PKI, Mahfud MD Jamin Tak Ada yang Bisa Cabut TAP MPRS

Published

on

Continue Reading

Hukum

IPW Minta Kepolisian bebaskan Ruslan Buton

Published

on

Continue Reading

Hukum

Fakultas Hukum UGM Kecam Intimidasi terhadap Diskusi Mahasiswa

Published

on

Continue Reading
Loading...