Penyiaraan Berita Bohong Seperti Apa yang Bisa Dipidana? - Realita Rakyat
Connect with us

Hukum

Penyiaraan Berita Bohong Seperti Apa yang Bisa Dipidana?

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com –  Pemidanaan terhadap pelaku penyiaraan berita bohong dan berita tidak pasti yang tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bisa diterapkan bila menimbulkan keonaran yang besar di publik.

Demikian berdasarkan keterangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, Minggu (22/9). Hal itu sekaligus menjawab pertanyaan terkait bagaimana pasal tersebut dikenakan terhadap orang yang memberikan pandangannya kepada pers.

“Dia harus menimbulkan akibat yang besar atau dampak yang besar,” ujar Yasonna. Sementara, lanjut Yasonna, mengenai bagi orang yang menyiarkan kabar bohong, juga bila menimbulkan suatu kericuhan dan kerusuhan.

Hal itu berbeda dengan pers, karena pemidanaan tidak dapat dikenakan kepada pers yang memberitakan pandangan tersebut. Karena karena yang berlaku adalah UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, sebagai hukum yang berlaku khusus (lex specialist).

Apalagi, semangat yang dibawa pemerintah dalam perumusan RKUHP adalah semangat dekolonisasi. Hal itu seperti yang disampaikan dalam pembahasan tingkat I di ruang rapat Komisi III DPR RI.

Sedangkan, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut, terbit dengan pertimbangan bahwa saat itu negara belum dapat membentuk sebuah Undang-Undang Pidana yang baru.

Sehingga menggunakan hukum pidana yang sudah ada sejak zaman penjajahan, dengan disesuaikan dengan keadaan. Maka, RKUHP yang baru menjadi acuan dari UU Nomor 1 Tahun 1946 yang berlaku pascakolonialisme itu.

Sementara, berdasarkan keterangan guru besar hukum pidana dari Universitas Diponegoro Muladi, pasal-pasal terkait penyiaran berita bohong dalam RKUHP sebelumnya sudah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal yang terdapat dalam RKUHP sebenarnya adalah peraturan yang diambil dari Undang-undang yang berlaku pascakemerdekaan tersebut.

“Waktu geger Pemilu kan dipakai pasal itu. Kami perbaiki perumusannya RKUHP dari temuan atas itu,” ucap Muladi.[sas]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Bansos, KPK Telah Menerima 118 Laporan

Published

on

Continue Reading

Headline

Nurhadi Ditangkap KPK, Nama Istrinya Hilang Dari Kemenpan RB

Published

on

Continue Reading

Hukum

Adu Tembak di Bekasi, 2 Perampok Minimarket Tewas

Published

on

Continue Reading
Loading...