Connect with us

Nasional

Jokowi Didorong Segera Bersikap

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Presiden Joko Widodo didorong untuk kembali mendengar dan mengambil sikap atas tuntutan mahasiswa. Khususnya terkait tuntutan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Komisi Pemberantasan Korupsi, penanganan kebakaran hutan dan penanganan Papua.

“Termasuk memastikan agenda-agenda reformasi benar-benar tidak dikorupsi dengan legislasi yang koruptif. Karena hal itu mengikis dan melemahkan agenda reformasi,” kata Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute Ikhsan Yosarie, Rabu (25/9).

Menurutnya, Jokowi dan DPR memang telah bersepakat menunda pengesahan 4 RUU yang diprotes mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya. Tetapi, aspirasi lain yang disuarakan mahasiswa belum memperoleh respon progresif dari presiden.

“Antara lain seperti tuntutan penerbitan Perppu yang menganulir UU KPK hasil revisi dan juga penyikapan serius atas masalah kebakaran hutan dan kekerasan di Papua. Selain belum memenuhi seluruh aspirasi publik – khususnya terkait Perppu KPK – gerakan moral mahasiswa saat ini menghadapi pembusukan sistematis yang ditujukan untuk melemahkan gerakan mahasiswa,” ujarnya.

Dikatakan, labelling gerakan mahasiswa disusupi kelompok radikal adalah pengerdilan gerakan moral mahasiswa, yang bergerak berdasarkan mandat etiknya sebagai agent of social change. Dia menambahkan, penggunaan terminologi intoleransi dan radikalisme sebagai alat penundukkan bagi kelompok lain, justru akan melemahkan agenda promosi toleransi dan kebebasan sipil.

“Gelombang gerakan mahasiswa di beberapa daerah dalam satu pekan terakhir yang memprotes sejumlah RUU kontroversial, disikapi secara dingin oleh elemen negara. Pembusukan yang dilakukan oleh kelompok tertentu ini merupakan bentuk pengkhianatan demokrasi, yang salah satu menu utamanya adalah adanya kontrol publik,” tandasnya.

 

Investigasi

Dalam kesempatan itu, Setara Institute juga mendesak Kapolri untuk melakukan investigasi atas peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Termasuk memberikan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan.

“Paralel dengan itu, Kapolri juga penting untuk angkat bicara dan mengevaluasi penanganan demonstrasi mahasiswa dan masyarakat. Permintaan maaf Kapolda Sulawesi Selatan yang melakukan pengejaran demonstran hingga memasuki masjid, bisa menjadi contoh empati dan dukungan institusi Polri dalam menjaga demokrasi,” tegasnya.

Dia mengingatkan, fakta-fakta intoleransi dan radikalisme yang menyebar di banyak elemen masyarakat, yang ditunjukkan melalui berbagai studi dan survey, bukanlah instrumen labeling yang bisa digunakan seenaknya oleh kelompok tertentu. Termasuk oleh negara untuk menundukkan kelompok lain.

“Termasuk digunakan untuk melakukan pembusukan gerakan mahasiswa. Intoleransi dan radikalisme adalah juga masalah bangsa, yang perlu ditangani secara presisi dan dengan cara-cara presisi, dalam kerangka demokrasi dan hak asasi manusia,” tukasnya.

Apalagi, demonstrasi adalah cara paling populer yang mendapat tempat dalam demokrasi. Namun, penyikapan represif aparat kepolisian terhadap demonstran, selalu berujung pada pembelaan bahwa aparat juga memiliki batas kesabaran dan berhak melakukan pembelaan diri.

“Tuntutan mahasiswa untuk berdialog dengan pimpinan DPR misalnya, adalah hal wajar. Tetapi DPR bergeming yang menimbulkan kekecewaan para demonstran. DPR yang tidak mau dan tidak mampu berdialog dengan mahasiswa, telah berkontribusi pada munculnya aksi anarki sejumlah kelompok,” imbuhnya.[sas]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Kata Mahfud, Benny Wenda Buat Negara Ilusi

Published

on

Benny Wenda/Net
Continue Reading

Headline

Menaker Ida Fauziah Positif Covid-19

Published

on

Continue Reading

Nasional

Presiden Serahkan 18 Nama Calon Anggota Ombudsman ke DPR

Published

on

Presiden Jokowi (ist/net)
Continue Reading
Loading...