Connect with us

Daerah

Belum Terealisasi, Pinjaman Daerah Jadi Misteri

Published

on

Kondisi RSU Type C Kota Tanjungbalai saat ini. (Foto: Realitarakyat.com/ Ignatius S)

Realitarakyat.com – Misteri yang menyelimuti pinjaman daerah Kota Tanjungbalai, sampai saat ini belum terungkap, Sehingga, hal itu akan menjadi pekerjaan rumah atau PR bagi DPRD Kota Tanjungbalai periode 2019 – 2024.

Soalnya, pinjaman daerah sekitar Rp 130 miliar yang tujuannya adalah untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Tipe C Kota Tanjungbalai, ternyata sampai saat ini belum juga terealisasi.

Padahal, Walikota Tanjungbalai H M Syahrial telah menandatangani kesepakatan kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), pada bulan April 2019 lalu.

“Biarlah masalah itu menjadi PR bagi anggota DPRD periode 2019 – 2024. Soalnya, DPRD periode lalu sudah akan berakhir masa baktinya pada akhir September ini,” kata Koordinator Daerah Indonesian Corruption Watch (ICW) Kota Tanjungbalai Jaringan Sihotang, Minggu (29/9).

Oleh karena itu dirinya berharap, DPRD periode mendatang tidak menutup mata. Khususnya terkait dengan permasalahan yang menyelimuti pinjaman daerah yang sudah tertuang dalam APBD Kota Tanjungbalai tahun anggaran 2019.

Dalam APBD tahun 2020, biaya untuk pengembalian bunga dan modal dari pinjaman tersebut sudah dianggarkan. Akan tetapi, pinjaman daerah tersebut sampai saat ini belum terealisasi.

 

Mempertanyakan

Hal senada juga diungkapkan Herna Veva, yang juga anggota DPRD Kota Tanjungbalai periode lalu. Herna yang masa bhaktinya akan segera berakhir itu mengungkapkan, dirinya sudah berusaha mempertanyakan masalah tersebut dalam pembahasan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) terhadap Perubahan APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2019.

Namun pihak Pemko Tanjungbalai mengelak untuk memberikan penjelasan. “Untuk terakhir kalinya, pada Jumat tanggal 26 September lalu, kami sudah berusaha untuk meminta klarifikasi dari pihak Pemko,” ungkapnya. Karena pihak Pemko tidak memberikan penjelasan, maka dirinya hanya bisa berharap kepada DPRD periode mendatang untuk dapat menindaklanjutinya.

Diketahui, tahun anggaran berjalan yakni 2019 sudah memasuki bulan September. Namun, dana pinjaman tersebut belum juga jelas. Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungbalai Asmui Marpaung mengatakan, sampai saat ini dana pinjaman daerah itu belum juga masuk ke Kas Pemko.

“Padahal, sudah ada pengesahan Perubahan APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2019. Kami tidak tahu persis, dimana kendala yang menyebabkan dana tersebut belum juga sampai ke kas daerah,” ucapnya.

 

Palsu

Selain belum terealisasinya dana itu, data pengelolaan RSU tersebut diduga dipalsukan. Pasalnya, hingga saat ini, RSU yang terletak Jalan Kartini, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai tersebut ternyata masih di bawah tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Padahal, pinjaman daerah tersebut diajukan melalui Dinas Kesehatan. Mantan Kepala Dinas PUPR Mulkan mengatakan, selama dirinya menjabat, pengelolaan RSU tersebut masih di Dinas PUPR. “Mungkin, setelah saya tidak lagi menjabat pada akhir Mei 2019, pengelolaan RSU tersebut sudah dialihkan kepada Dinas Kesehatan,” ungkapnya. [sas]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

KPU Tetapkan Gibran-Teguh Jadi Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Terpilih Pilkada Solo

Published

on

Continue Reading

Daerah

Sudah 35 Bencana Terjadi di Bogor Pada Awal Tahun ini

Published

on

Continue Reading

Daerah

Politisi PKS Asal Lampung Ini Minta KKN Mahasiswa UNILA Ditunda

Published

on

Politisi PKS Junaidi Auly (ist/net)
Continue Reading
Loading...