Biro Hukum Tangani 21 Kasus - Realita Rakyat
Connect with us

Daerah

Biro Hukum Tangani 21 Kasus

Published

on

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT Alex Lumba. (Foto: Realitarakyat.com/Redemtus L)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang menangani 21 perkara. Baik kasus perdata maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).

“Mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding hingga kasasi. Gugatan itu berasal dari masyarakat atau pihak ketiga kepada Gubernur NTT,” kata Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT Alex Lumba, Sabtu (5/10).

Menurutnya, lokasi perkara tersebut tersebar di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kupang, Kota Kupang hingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus yang sedang ditangani diantaranya, Tata Usaha Negara.

“Yakni terkait pemberhentian tidak dengan hormat kepada aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi. Dimana ada ASN yang sudah dipidana penjara,” ujarnya.

Ada juga yang dijatuhi hukuman sipil sebagai ASN, dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Hal itu dikatakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kasus yang menonjol lainnya adalah kasus perdata. Yaitu tanah Brigif dan Bendungan Temef. Untuk Bendungan Temef, gugatan itu baru masuk ke Pengadilan Negeri Soe,” ucapnya.

 

Sudah Berjalan

Alex menjelaskan, kasus pembunuhan pendeta pada 2014 silam, proses pidananya sudah berjalan dan ada tersangka. Mereka menggugat perbuatan melawan hukum, karena menganggap gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melakukan pengawasan penanganan kasus itu.

“Padahal kita ini tidak boleh intervensi. Jadi mereka menggugat dari Presiden sebagai tergugat satu, Kapolri tergugat dua, Menteri Hukum dan HAM sebagai tergugat tiga, Gubernur sebagai tergugat empat, Bupati Sumba Barat Daya dan Kapolres Sumba Barat sebagai tergugat lima,” paparnya.

Menurut mereka, karena ada proses pembiaran dari presiden sampai tingkat bawah, sehingga penyidik yang melakukan penyidikan diduga melakukan tindakan kekerasan. “Itu menurut versi mereka,” tuturnya.

Lebih lanjut Alex mengatakan, jumlah semua kasus dari tahun 2018 sampai tahun 2019 sebanyak 21. Ada perkara bawaan yang masih aktif, karena sementara berproses dan belum inkrah dari tahun 2018.

Seperti di tingkat pengadilan pertama sudah ada putusan. Kemudian dilakukan banding, maka terbawa ke 2019. Kemudian ada kasasi lagi.

“Termasuk gugatan perdata dari mantan anggota DPRD NTT Jimmi Sianto, dan Haji Muhidin, yang menggugat secara TUN. Keduanya kalah di pengadilan negeri,” tandasnya.[sas]

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Aksi Tolak Reklamasi Pantai Ancol Ricuh, Massa dan Polisi Saling Dorong

Published

on

Continue Reading

Daerah

Waspada, Bocah di Depok Nyaris Diculik dengan Tisu Bius

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Daerah

Wanita Muda Dibunuh di Mobil Lalu Dibuang di Jurang Pacet Tahura

Published

on

Continue Reading
Loading...