Connect with us

Nasional

Presiden Perlu Minta Pandangan Ketum Parpol Soal Perppu KPK

Published

on

Ilustrasi Perppu. (Ist/Net)

Realitarakyat.com — Pendapat ketua umum sembilan partai politik di parlemen tidak ada salahnya dimintakan oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu terkait dengan polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Tidak ada salahnya jika presiden meminta pendapat. Tapi itu terserah, tergantung pertimbangan dan kalkulasi politik Presiden,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10).

Terlebih, lanjutnya, RUU KPK yang sudah lolos pembahasannya dan sudah dibawa ke paripurna. Menurutnya, dirinya dalam posisi tidak bisa menilai apa yang akan terjadi dengan inisiasi presiden untuk mengeluarkan Perppu.

“DPR tidak mau berandai-andai terkait Perppu KPK. Apalagi, publik masih menduga-duga apakah jadi keluarkan atau tidak. Namun, ada tiga fraksi yang menolak pengesahan revisi UU KPK,” ujarnya.

Penolakan itu terutama terkait dengan pemilihan Dewan Pengawas KPK. Sehingga, DPR – apalagi fraksi yang ada – tidak bisa mengintervensi. Karena Perppu adalah hak presiden untuk mengeluarkannya.

“Soal klausul menyangkut kegentingan memaksa, tafsirnya ada pada subyektifitas presiden,” tandasnya.[sas]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Wakil Ketua DPR: Akhlak Bisa Bawa NKRI Jadi Lebih Baik

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Headline

Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia Turun Signifikan, Ini Penjelasan Jubir Satgas

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Nasional

Kemnaker Mulai Bahas Rumusan RPP Turunan UU Ciptaker

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading
Loading...