Setiap Kapal Wajib Gunakan Bahan Bakar Low Sulfur - Realita Rakyat
Connect with us

Ekonomi

Setiap Kapal Wajib Gunakan Bahan Bakar Low Sulfur

Published

on

Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia, wajib gunakan bahan bakar rendah sulfur. (Foto: Ditjen Hubla Kemenhub)

Realitarakyat.com – Mulai 1 Januari 2020, setiap kapal wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur senilai maksimal 0,5 % m/m. Ketentuan itu diberlakukan bagi kapal berbendera Indonesia, maupun kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia.

“Kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang akan menggunakan bahan bakar low sulfur atau lebih dikenal dengan aturan IMO2020, agar melakukan pembersihan tangki bahan bakar, sistem perpipaan dan perlengkapan lainnya yang terkait,” kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono Sabtu (19/10/2019).

Hal itu untuk memastikan kebersihan dari sisa atau endapan bahan bakar sebelumnya. Yaitu, bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m. Selain itu juga mengembangkan rencana penerapan di kapal (ship implementation plan), sesuai pedoman IMO MEPC.1/Circ.878.

“Ketentuan penggunaan bahan bakar low sulfur tersebut diperkuat  dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. SE.35 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019. Yaitu tentang kewajiban penggunaan bahan bakar low sulfur dan larangan mengangkut atau membawa bahan bakar yang tidak memenuhi persyaratan serta pengelolaan limbah hasil resirkulasi gas buang dari kapal,” ujarnya.

Adapun kewajiban menggunakan low sulfur tersebut menunjuk pada aturan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL Convention) Annex VI Regulation 14, IMO Resolution Marine Environment Protection Committee (MEPC) 307(73) : 2018 Guidelines for the Discharge of Exhaust Gas Recirculation (EGR) Bleed-Off Water.

“Selain itu, Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tanggal 30 Oktober 2018. Yaitu tentang Batasan Kandungan Sulfur Pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal,” tandasnya.[sas]

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Bappenas Rekomendasi kebijakan Ekonomi Rendah karbon Hadapi COVID-19

Published

on

Continue Reading

Ekonomi

BKPM : Pembebasan Lahan Kilang Tuban Sudah 92 Persen

Published

on

Continue Reading

Ekonomi

Desa Batangpane II Tunda Pembagian BLT, Pemerintah Akui Data Masih Tumpang Tindih

Published

on

Continue Reading
Loading...