Connect with us

Politik

Tak Dapat Jatah Menteri, PAN: Kami Otomatis Oposisi

Published

on

Ketua DPP PAN Yandri Susanto / Net

Realitarakyat.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah calon menteri ke Istana dalam dua hari ini. Mulai dari profesional, pengusaha, hingga politikus di panggil Jokowi untuk menjadi menteri di kabinetnya.

Kendati demikian, hingga hari ini belum ada nama dari kader PAN yang dipanggil Jokowi.

Menurut Ketua DPP PAN, Yandri Susanto, partainya memang tidak menerima permintaan Jokowi agar mengirim kadernya ke Istana.

“Nggak ada (dipanggil Jokowi). Tapi kita sekali lagi itu hak prerogatif Pak Jokowi lah. Kita tidak juga mengajukan nama, tidak lobi-lobi khusus, tidak,” kata Yandri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Karena tak ada calon menteri, lanjut Yandri, otomatis PAN akan berada di luar pemerintahan.

“Ya otomatis kalau misalkan nggak ada menteri, atau setingkat menteri, itu otomatis di luar pemerintah. Biar masyarakat melihat bahwa ada kontrol di luar pemerintah, khususnya kami-kami di parlemen,” lanjut dia.

Menurut Yandri, kontrol kepada pemerintah akan dilakukan sebaik mungkin. Dengan berada di luar pemerintahan, kritik itu bisa dilakukan secara terbuka.

“Dan kontrol itu akan kami laksanakan sebaik-baiknya. Tapi sekali lagi tidak akan membabi-buta semuanya salah, nggak. Kalau kami di luar ya bebas, mengkritisi, mengajukan saran pendapat secara terbuka, bebas. Beda dengan temen-temen yang ada di dalam pemerintahan mungkin ada mekanisme tersendiri,” tuturnya.

Meski koalisi pendukung pemerintah akan lebih ‘gemuk’ dengan masuknya Gerindra, Yandri yakin Jokowi akan tetap mendengar kritik yang membangun.

“Saya yakin dengan Pak Jokowi, walaupun kami dibandingkan mereka sangat besar, bahkan melampaui di angka 70 persen lebih di parlemen, tetapi saya yakin kalau kita sampaikan dengan bijak sampai dengan data-data yang kuat, kritik yang membangun, saya kira Pak Jokowi akan mendengar,” tukas Yandri.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Demokrat Nilai Parliamentary Threshold Lebih Baik Tetap 4 Persen

Published

on

Continue Reading

Politik

PAN Kaji Aturan Capres dan Cagub Harus Anggota Parpol

Published

on

Continue Reading

Politik

Kata PKB, Parliamentary Threshold 5 Persen Masih Realistis

Published

on

Continue Reading
Loading...