Connect with us

Hukum

KPK dan Kemenko Kemaritiman Bahas Dugaan Penyimpangan Ekspor Bijih Nikel

Published

on

Juru Bicara KPK, Febry Diansyah. (foto/ist/net)

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi menggelar rapat koordinasi terkait persoalan produksi bijih nikel.

Rapat koordinasi kedua lembaga itu, diakui Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

“Jadi, pada tanggal 24 dan 25 Oktober 2019, KPK sudah melakukan dua kali rapat koordinasi dengan Kemenko Kemaritiman dan juga beberapa instansi yang terkait. Direncanakan rapat koordinasi itu akan dilanjutkan besok,” kata Febri.

Sebelumnya, Pemerintah menyatakan akan memeriksa sejumlah perusahaan pemegang Kuasa Pertambangan (KP) terkait dengan dugaan penyimpangan ekspor bijih nikel setelah ada laporan jumlah yang berbeda.

Terkait dengan itu, Febri menyatakan bahwa lembaganya diminta untuk melakukan pengawasan sehubungan dengan permasalahan bijih nikel tersebut.

“Rencana-rencana kerja yang dilakukan oleh Kemenko Kemaritiman dan instansi lain yang terkait dengan produksi nikel tersebut, itu yang dimintakan kepada kami adalah agar dilakukan pendampingan, agar dilakukan pengawasan,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Febri mengatakan bahwa lembaganya juga sedang melakukan penelitian terkait dengan produksi bijih nikel tersebut.

Dia mengatakan, kewenangan dan domain KPK adalah melakukan penelitian. Dalam hal ini, pihaknya sedang melakukan penelitian terkait dengan hilirisasi produksi nikel tersebut.

“Tentu saja karena prosesnya belum selesai, yang kami lakukan adalah koordinasi-koordinasi, temuan-temuan awal. Nanti kalau sudah selesai penelitiannya, kami juga bisa sampaikan ke publik,” kata Febri lebih lanjut.

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, saat ditemui wartawan, di halaman Kantor Presiden RI, Jakarta, Rabu (30/10/2019) mengatakan ada laporan intelijen yang menyebutkan terjadi penyimpangan terhadap ekspor nikel.

“Ada informasi atau intelijen menyebutkan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap ekspor nikel ore itu ada 1, kadarnya di atas 1,7,” kata Luhut.

Terkait dengan itu, Luhut mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan inventarisasi masalah yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi maupun merugikan negara, kemudian perusahaan yang bergerak di pertambangan nikel itu melanggar kuota.

“Ketiga, itu dilakukan bukan oleh pihak yang punya smelter, dan keempat mungkin kemajuan smelternya tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan,” ujar Luhut.

Pemerintah melakukan evaluasi setelah mendapatkan data jumlah nikel yang masuk ke Tiongkok.

“Kami cek karena laporan dari Indonesia dan laporan dari Tiongkok angkanya berbeda, hampir dua kali lipat,” ungkap Luhut.

Untuk membenahi manipulasi tersebut, Menko menjelaskan bahwa pihaknya akan mengikutsertakan KPK. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Kata Polisi, Millen Cyrus Akan Direhab

Published

on

Continue Reading

Hukum

Polisi Sebut Syahganda dan Jumhur Segera Disidang

Published

on

Continue Reading

Daerah

Jangan Pilih Mantan Napi Korupsi di Pilkada

Published

on

ilustrasi/net
Continue Reading
Loading...