Connect with us

DPR

DPR Geram Iuran BPJS Kesehatan Naik

Published

on

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh / Net

Realitarakyat.com – Kenaikan iuran dan defisit BPJS Kesehatan, membuat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh geram kepada pemerintah, utamanya Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Ninik biasa politisi ini disapa, merasa pemerintah tidak menghargai keputusan bersama hasil rapat gabungan DPR RI dan Pemerintah terkait masalah tersebut.

“Saya merasa rapat di Komisi IX DPR RI ini tidak ada harganya sama sekali. Karena seluruh keputusan-keputusan itu sudah tidak dijalankan oleh pemerintah, terutama Kemenkes dan BPJS Kesehatan,” kata Ninik, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa ini menyebut hasil rapat gabungan Komisi IX DPR RI dengan beberapa kementerian pada 2 September 2019 menyatakan menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III.

Saat itu Komisi IX DPR RI juga meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem kepesertaan dan manajemen iuran, termasuk kolektabilitas iuran dan percepatan data cleansing.

“Jelas pada tanggal 2 September rapat gabungan DPR RI dengan beberapa kementerian memutuskan untuk tidak menaikkan BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III, tapi ternyata tetap dinaikkan dengan keluarnya Perpres (Peraturan Presiden). Lalu apa harga diri kita apa? Kenapa kita masih mau rapat?” kata Ninik.

Dia mengusulkan untuk tidak menggelar rapat dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan jika hingga besok mereka tetap menaikkan BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III.

“Saya usul kalau sampai besok Kelas III masih dinaikkan, kita tidak usah rapat lagi dengan BPJS Kesehatan, dengan Kemenkes. Tidak ada gunanya. Rangkuman, kesepakan atau kesimpulan apapun dan ditandatangani siapapun tetap dilanggar kok. Kita ini tidak punya harga diri, gak ada sanksi apapun,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar. Dia meminta kepada BPJS untuk mengikuti hasil rekomendasi rapat gabungan pada tanggal 2 September lalu.

“Ini zalim pak, kasian masyarakat, tolong jangan dinaikan iuran BPJS kelas III pak. Kita sudah keliling hampir ke seluruh Indonesia, itu masyarakat yang kita hadapi. Mereka bayar karena dia sakit. setelah sembuh tidak bayar lagi, kenapa? Karena dia tidak ada uang. Ini zalim pak,” kata dia. [ipg]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Firman Subagyo : RUU Cipta Kerja Bisa Selamatkan Indonesia dari Jurang Resesi

Published

on

Continue Reading

DPR

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto Minta UU Migas Direvisi

Published

on

Continue Reading

DPR

Terkait Kasus Djoko Tjandra, Benny K Harman : Jika Ada Anggota Komisi III Yang Terlibat, Harus Diungkap

Published

on

Continue Reading
Loading...