Realitarakyat.com – Besarnya biaya politik pasangan calon, salah satunya disebabkan oleh tidak adanya batasan belanja kampanye yang realistis dan memadai dalam UU Pilkada. Harusnya, mesti ada batasan belanja kampanye agar pasangan calon tidak mengeluarkan uang tanpa batas.

“Batasan belanja secara rasional memang membatasi, bukan sekedar basa basi. Aturan batasan belanja kampanye  juga mesti diikuti dengan langkah penegakan hukum dari pengawas pemilu terhadap kejujuran laporan dana kampanye dengan realitas aktifitas kampanye di lapangan,” kata peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, Sabtu (9/11/2019).

Dengan begitu, lanjutnya, laporan dana kampanye yang tidak komprehensif dan tidak mencerminkan kegiatan kampanye yang sebenarnya, dapat ditindak tegas. Jika memang serius ingin mengevalusi pilkada dan punya niat baik menguatkan demokrasi, elit politik harusnya bicara soal masalah utama biaya politik tinggi.

“Jadi tidak secara sert merta dan tiba-tiba mengembalikan pemilihan ke DPRD. Karena itu adalah langkah mundur dan memberangus hak konstitusional warga negara. Jangan rampas partisipasi politik warga negara, yang dalam praktiknya mulai menguat dan menunjukkan kontribusi bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia,” ujarnya.[sas]