Satpol PP Tunda Penggusuran Rumah Warga di Lahan Pembangunan Kampus UIII - Realita Rakyat
Connect with us

Daerah

Satpol PP Tunda Penggusuran Rumah Warga di Lahan Pembangunan Kampus UIII

Published

on

ist/net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Satpol PP Kota Depok, akhirnya mengambil keputusan untuk menunda eksekusi penggusuran rumah warga yang berdiri di lahan milik pemerintah di Kampung Bulak, Cisalak, Depok. Keputusan ini diambil, setelah pihak Satpol PP Kota Depok melakukan dialog panjang dengan perwakilan warga, Senin (11/11/2019).

Penggusuran rumah warga tersebut, sedianya akan dilakukan hari ini, sesuai instruksi pusat. Penertiban dilakukan, untuk kepentingan pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

“Penertiban rumah warga di lahan milik pemerintah tersebut, seharusnya dilaksanakan pada hari ini sesuai dengan rencana. Kami tetap lanjut sesuai instruksi pusat,” ujar Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda R, kepada wartawan, di lokasi pembangunan UIII, Senin (11/11/2019).

Namun demikian, dia mengatakan, agenda penertiban hari ini dilanjutkan dengan mengawali imbauan kepada masyarakat agar memindahkan barang-barangnya sesegera mungkin.

Sebagaimana diketahui, di lokasi yang ditertibkan, terdapat 12 kontrakan untuk 12 kepala keluarga (KK). Terkait dengan itu, pihaknya sudah menyiapkan 20 truk untuk mengangkut barang-barang warga yang terkena penggusuran untuk dipindahkan ke kontrakan yang telah disediakan pemerintah Kota Depok.

Kontrakan pengganti tersebut, diberikan selama sebulan bagi masyarakat yang terdampak penertiban lahan milik pemerintah dengan sertifikat hak pakai, nomor 00002/Cisalak, untuk Kementerian Agama.

Lienda melanjutkan, lahan yang ditertibkan dalam dua tahap ini, memiliki seluas lahan 142,5 hektar. Untuk tahap pertama, akan dikerjakan dalam waktu tujuh kali kerja.

Turut hadir dalam penertiban tersebut Kapolres Kota Depok, Komisaris Polisi Azis Ardiansyah dengan sejumlah aparat dari kesatuan TNI dan Polri.

Sebelumya, dalam dialog antara perwakilan warga dan Satpol PP, warga meminta agar penertiban ditunda dengan alasan pendataan ulang.

Badan Musyawarah Penghuni Tanah Vervonding (BMPTV-SI) yang mengaku sebagai Ormas perwakilan warga, meminta eksekusi ditunda dan kembali membuka ruang dialog.

Salah satu anggota BMPTV-SI, Agustinus mengatakan, penundaan tersebut diperlukan untuk menentukan kesepakatan antara warga dan pemerintah. (Pop)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Kapal Tanker  SPOB Putra Kalimas 7  Resmi Diluncurkan

Published

on

Continue Reading

Daerah

Fraksi Gerindra Minta Masyarakat Dukung Kejati NTT 

Published

on

Foto : Muhammad Pua Rake
Continue Reading

Daerah

Dandim 0212/TS harap PWI Tabagsel Mampu Menjadi Penyeimbang Berita Untuk Lawan Hoaks

Published

on

Dandim 0212/TS Letkol Inf Akbar Nofrizal Yusananto (kanan) dan Ketua PWI Tabagsel Sukri Falah Harahap (kiri
Continue Reading
Loading...