Connect with us

Lingkungan Hidup

Di Pembukaan COP Konvensi Minamata, Menteri Siti Nurbaya Beberkan Langkah Nyata Indonesia

Published

on

Realitarakyat.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, memimpin delegasi Indonesia dalam Conference of the Parties (CoP) 4 Konvensi Minamata, di Jenewa, Swiss.

Dalam kesempatan berbicara di sesi pembukaan di acara yang dihadiri lebih dari 100 delegasi negara ini, Menteri Siti memaparkan bahwa Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah nyata dalam upaya menghapus penggunaan merkuri.

Bahkan, katanya, di tahun 2025, Indonesia menarget tidak ada lagi penggunaan merkuri di sektor-sektor tertentu.

Menteri Siti, juga membeberkan empat langkah utama yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya menghapus penggunaan merkuri.

Pertama, pada alat kesehatan seperti termometer, alat pengukur tekanan darah, dan tambal gigi amalgama, serta alat medis lainnya yang mengandung merkuri akan dilarang mulai tahun 2020 secara bertahap untuk fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit dan klinik.

Kedua, Pemerintah Indonesia tengah melakukan program transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan bagi komunitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) untuk beralih dari pekerjaan yang lama.

”Pemerintah menyediakan alternatif pekerjaan baru beserta konfigurasi bisnisnya,” kata Menteri LHK.

Sebagai contoh, di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, penambang telah dialihkan ke praktek pertanian agroforestri dan agrosilvopasture, yang didukung oleh KLHK dan Universitas Lambung Mangkurat. Hal serupa juga dilakukan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Ketiga, lanjut Siti Nurbaya, Pemerintah Indonesia terus mensosialisasikan penerapan teknologi proses alternatif dalam kegiatan PESK untuk menghilangkan penggunaan merkuri.

Saat ini sebanyak sembilan proyek percontohan telah dilaksanakan di 9 provinsi dengan dukungan dari Kanada.

Terakhir, kata Menteri Siti, pemerintah terus melakukan penegakan hukum pada praktik penggunaan merkuri illegal. Penegakan hukum dilakukan Ditjen Gakkum KLHK bekerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah.

Salah satu contohnya dengan menutup penambangan batu Sinabar di Maluku. Saat itu sekitar 1.000 penambang ilegal telah dipindahkan dari daerah penambangan.

Ditegaskan Siti Nurbaya, Komitmen Pemerintah Indonesia menghapus merkuri dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM).

Perpres tersebut merupakan implementasi Konvensi Minamata yang bertujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri serta senyawa merkuri antropogenik.

”Dengan RAN-PPM ini pula, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mengumumkan rencana nasional untuk menghapus merkuri,” kata Menteri Siti Nurbaya.

Lebihlanjut dikatakan, Pemerintah Indonesia melalui KLHK juga terus meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye #STOPMerkuri dengan edukasi tentang bahaya merkuri dan bahayanya terhadap kesehatan masyarakat.

Ditegaskan Menteri Siti Nurbaya, bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian serius terhadap bahaya merkuri. Berbagai langkah cepat dilakukan, hingga puncaknya pada 20 September 2017, Pemerintah Indonesia resmi meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang nomor 11 Tahun 2017.

Pada tahun 2018, Pemerintah mulai merumuskan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM). Pada tahun 2019, resmi diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang RAN-PPM. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Antisipasi Dampak La Nina, Kementan Koordinasi Dinas Provinsi dan Balai Perlindungan

Published

on

ilustrasi (ist/net)
Continue Reading

Headline

Program restorasi terumbu karang terbesar ditargetkan selesai Desember

Published

on

Continue Reading

Headline

Cemari Udara dan kesehatan, Walhi: BBM Oktan Rendah Berdampak Buruk

Published

on

Continue Reading
Loading...