Connect with us

DPR

Kisruh TVRI, Komisi I DPR: Helmy Yahya Harus Jelaskan Tuduhan Dewas

Published

on

Realitarakyat.com – Pemberhentian Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI oleh Dewan Pengawas terus menjadi sorotan.

Menyikapi itu, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan mengatakan, penyelesaian berada di pihak Helmy Yahya, yang harus berani membuka duduk permasalahan dengan transparan.

“Secara aturan justru sekarang Helmy yang harus menjelaskan tuduhan dari Dewas. Maka saya akan dorong Helmy untuk memberikan penjelasan atas tuduhan Dewas tersebut,” kata dia dalam keterangan pers, Senin (9/12/2019).

Kepada Dewas, Farhan meminta agar membeberkan alasan argumentatif mengapa pemberhentian dilakukan.

Farhan menilai, permasalahan tersebut akan dibahas dalam waktu terbatas selama tiga bulan, dengan agenda rencana pada bulan pertama yaitu waktu untuk Helmy Yahya memberi penjelasan atau jawaban terhadap keputusan Dewas, dan dua bulan berikutnya, untuk Dewas menangggapi jawaban Helmy Yahya.

“Tiga bulan ini menjadi penentuan, selama periode itu saya meminta semua karyawan TVRI tidak terlibat dalam perselisihan ini. Jangan membuat blok-blok dukungan. Tetap profesional dan menolak politisasi isu TVRI,” kata dia.

“Selanjutnya, saya mendesak Ombudsman untuk memutuskan perkara gugatan mal-administrasi soal honor crew teknis dan produksi TVRI yang tertunda dengan cepat dan lugas,” katanya.

Selain Ombudsman, Farhan meminta pemerintah segera memberi kepastian perihal hak karyawan TVRI yang tertunda atau berkaitan dengan tunjangan kinerja.

“Sekaligus memohon Sekneg (Sekretaris Negara) segera menyetujui tunjangan kinerja karyawan TVRI yang terkendala masalah persetujuan selama dua tahun terakhir,”

Helmy sendiri menegaskan, masih menjabat sebagai Dirut. Dari kubu Dewas juga tetap konsisten dengan keputusan pemberhentian tersebut. Kontroversi pemberhentian ini memaksa Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) turun tangan dan menyarankan penyelesaian internal. [ipg]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

RUU Ciptaker: Baleg DPR Tuntaskan Soal Pesangon, Upah Minimum, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Published

on

ist/net
Continue Reading

DPR

Setjen DPR Gelar Seleksi Kompetensi CPNS Lewat Metode e-Psikologitest Online Assessment

Published

on

Continue Reading

DPR

BKSAP Ingatkan Pentingnya Kerja Sama Multilateral Tangani Covid-19

Published

on

ist/net
Continue Reading
Loading...