Connect with us

Politik

Per Hari ini, KPK Akan Awasi Pilkada Serentak 2020

Published

on

Realitarakyat.com – Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menegaskan, pihaknya bakal terus mengawasi perilaku kepala daerah atau penyelenggara negara selama tahapan pemilihan kepala dearah yang akan digelar. Pengawasan ini dilakukan sejak masa pencalonan hingga terpilih nantinya.

Sebelum Pilkada digelar, KPK bersama Kepolisian akan mengawasi yang berkaitan dengan mahar politik dan proses pencalonan di KPUD.

“Pengawasan khusus kami sampaikan juga kepada Pak Menteri Dalam Negeri, Kepolisian dan Kejaksaan dan ada beberapa tahapan pengawasan khusus yang dibuat oleh Polri dan KPK. Salah satunya mahar politik, yang sekarang ini adalah tentang yang ada hubungannya dengan penyelenggara pemilu KPU dan Panwas,” Kata Laode di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

KPK juga, kata dia, turut mengawasi saat hari pencoblosan terutama yang berkaitan dengan saksi di Tempat Pemungutan Suara. Proses pengawasan tersebut, kata Syarief terus berlanjut setelah hari pemungutan suara.

KPK juga, kata dia, akan mengawasi proses gugatan sengketa hasil pemilihan yang dilakukan pasangan calon di Mahkamah Konstitusi.

“Kalau sudah ada yang menang, mereka melakukan gugat menggugat di Mahkamah Konstitusi. Jadi tahapan pemantauannya sedang berjalan sampai dengan terpilih gubernur definitif,” katanya.

Laode menegaskan, dengan pengawasan yang dilakukan sejak sebelum hingga pasca-Pilkada, tak menutup kemungkinan KPK bakal kembali menangkap kepala daerah yang korup.

Untuk itu, KPK mengingatkan para calon kepala daerah terutama yang berasal dari unsur penyelenggara negara termasuk petahana, penyelenggara Pemilu maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk mencegah praktik politik uang.

“Kami tentunya bekerja berdasarkan undang-undang pidana Tipikor dan UU KPK. Sedangkan pencegahan itu, nah itu adalah kewajiban semua aspek,” katanya.

Sementara, Mendagri yang juga Mantan Kapolri Tito Karnavian menyatakan, pihaknya akan akan mendorong KPK dan Kepolisian agar mengawasi para petahana yang ingin maju kembali di Pilkada Serentak 2020 mendatang.

“Ya kami akan mendorong KPK  agar terus mengawasi Pilkada Serentak mendatang, dan sekaligus kami meminta kepada semua kepala dinas maupun PNS di daerah agar jangan mau menjadi sapi perahan petahana,” katanya. (Es)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

PDIP Keluarkan Surat Perintah Patuhi Protokol Kesehatan COVID-19

Published

on

Continue Reading

Headline

Ketum PDIP Megawati Siap Menjadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilwakot Solo

Published

on

Continue Reading

Politik

Khawatir Jadi Klaster Baru Covid-19, Ferry Mursyidan Desak Pemerintah Tunda Pilkada 2020

Published

on

Ist/net
Continue Reading
Loading...