Connect with us

Daerah

Erwin Syahputra Minta Kapolri Usut Dugaan Potongan Dana Program Kotaku di Tanjungbalai

Published

on

Realitarakyat.com – Bakal Calon Walikota Tanjungbalai, Erwin Syahputra Siregar meminta penegak hukum baik Polri, Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut dugaan adanya pemotongan (pungutan) anggaran Program Kotaku tahun 2019 di Kota Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara.

“Ada dugaan, pemotongan atau pungutan anggaran proyek tersebut, jumlahnya mencapai 15 persen dari total anggaran proyek. Karena itu, saya minta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan ini,” ujar Erwin Syahputra Siregar, kepada Wartawan, Kamis (12/12/2019).

Pasalnya, menurut Erwin, isu tersebut kini sudah menyebar di kalangan masyarakat, khususnya di Kota Tanjungbalai.

“Saya berharap kepada Kapolri, Jaksa Agung dan KPK agar turun melakukan penyelidikan terhadap isu tersebut. Jika ini dibiarkan, dikhawatirnya justru akan merusak citra penegakan hukum di negeri ini,” ujar Erwin menambahkan .

Erwin mengingatkan bahwa keberadaan KPK adalah untuk memperbaiki citra Kepolisian dan Kejaksaan. “Jadi kalau isu-isu seperti ini masih diabaikan KPK, ataupun oleh kejaksaan dan kepolisian, maka citra lembaga penegak hukum ini akan sulit diterima oleh masyarakat.

“Ayok dong, kejaksaan dan kepolisian bersuara. Jika isu itu benar, maka tegakkan keadilan. Sebaliknya kalau tidak benar ada aliran itu ke kepolisian dan kejaksaan, maka katakan tidak ada,” ujarnya.

Sebelumnya, lanjut Erwin, isu ini telah berkembang dari mulut ke mulut hingga menyebar ke grup whatshapp. Dalam perbincangan di grup whatshapp itu dikatakan bahwa banyaknya fasilitas umum hasil kegiatan dari program Kotaku tahun 2019 yang terkesan dikerjakan asal-asalan.

Selain itu beredar juga informasi yang mengatakan bahwa hal tersebut terjadi akibat adanya pemotongan atau pemungutan dana program Kotaku sebesar 15 persen dari total anggaran Rp34 miliar lebih.

Pemotongan atau pemungutan dana tersebut, dilakukan pengelola program Kotaku melalui asosiasi BKM se Kota Tanjungbalai, dengan alasan untuk mengamankan aparat penegak hukum, termasuk sejumlah elemen masyarakat lainnya.

“Yang seperti ini, jika dibiarkan isu tersebut berkembang, maka citra kepolisian dan kejaksaan akan terus rusak,” tuturnya.

Sementara, pemberitaan di salah satu media online, menyebutkan ada sejumlah pengurus BKM Kota Tanjungbalai yang minta namanya tidak disebutkan dengan alasan keamanan, mengaku bahwa pemotongan atau pemungutan dana Program Kotaku sebesar 15 persen itu, sudah dilakukan sejak pencairan dana tahap pertama.

Bahkan, media online itu menuliskan, saat ini ada lagi pemungutan dana sebesar Rp2 juta dari setiap BKM, untuk biaya pelantikan asosiasi BKM se Kota Tanjungbalai.

Akibatnya, sejumlah fasilitas umum yang dibangun melalui program Kotaku, seperti tempat sampah, sumur bor, sarana MCK dan fasilitas umum lainnya, terkesan dibangun tidak seperti yang diharapkan alias asal jadi.

Hal ini, kata Erwin, akhirnya mengundang kecurigaan bagi para penggiat anti korupsi Kota Tanjungbalai, terkait adanya korupsi dalam pelaksanaan program Kotaku Tahun 2019 di Kota Tanjungbalai. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Pemerintah Gunakan Telur HE untuk BPNT, Peternak Blitar Kelimpungan

Published

on

Continue Reading

Daerah

Hasil PKN Tanggungjawab Jaksa, Kajari Ende Diminta Belajar Soal Prodak Hukum

Published

on

Continue Reading

Daerah

Anggota DPRD Baubau Bantah Terlibat Pesta Miras

Published

on

Ilustrasi Pesta Miras
Continue Reading
Loading...