TIDI: Soal Pelarangan Natal Dharmasraya, Perlu Komunikasi Informal - Realita Rakyat
Connect with us

Nasional

TIDI: Soal Pelarangan Natal Dharmasraya, Perlu Komunikasi Informal

Published

on

Direktur Ekeskutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Arya Sandhiyudha. (Foto: Ist)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Beredarnya kabar sejumlah warga beragama Katolik di Dharmasraya, Sumatra Barat yang tidak diperbolehkan merayakan Natal secara bersama-sama di desa tempat tinggalnya, memerlukan solusi tengah. Yakni aturan yang menghambat dan memahami konteks larangan adatnya.

“Perlu dikaji konteks aturan larangan kebaktian dan perayaan Natal oleh pengelola Desa Sikabau terhadap sekitar 40 warga beragama Katolik di desa tersebut. Lalu, harus ada komunikasi informal tentang kemungkinan peraturan lama tersebut diperbaharui, dengan beberapa penyesuaian,” kata Direktur Ekeskutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Arya Sandhiyudha kepada realitarakyat.com di Jakarta, Senin (23/12/2019).

Pembaharuan peraturan agar membolehkan pelaksanakan perayaan di rumah salah satu warga mereka. Karena juga mesti dipahami bahwa di Kristen antara jemaat dan rumah ibadatnya sifatnya eklektik.

“Jadi tidak mudah untuk satu jemaat beribadah di rumah ibadat jemaat lain. Saya yakin, bahwa hubungan antar masyarakat beda keyakinan keagamaan di Jorong Kampung Baru dan Sumatera Barat secara umum hidup berdampingan tanpa masalah,” ujarnya.

Hal tersebut dikarenakan faktor sejarah ramah pendatang saat 1965 terjadi transmigrasi warga dari Jawa. Indonesia harus menjadi model negara demokrasi dengan toleransi antar keyakinan keagamaan dunia. Akan tetapi Indonesia perlu terus menyempurnakan keteladanan efektif.

“Hal itu agar dapat terus tegas mengingatkan Myanmar India, bahkan China tentang kasus-kasus intoleransi terhadap etnik minoritas yang identik dengan sentimen keyakinan keagamaan di sana. Meskipun tentu ada perbedaan skala dan derajat diskriminasi, Dharmasraya terjadinya di level kecil dan lokal dan terjadi terhadap 40 orang, sementara di Myanmar, India, dan China itu skala kasus terjadinya sangat massif, kebijakan level nasional, praktik provokatif, diskriminatif dan ekslusif,” paparnya.

Bahkan, untuk kasus Myanmar kan sampai berpotensi kategori genosida. Dikatakan, demokrasi bukan hanya menguat dengan proses komunikasi yang formal.

“Terlebih soal kehidupan antar umat keyakinan keagamaan, harus melampaui formalitas selembar surat. Kita butuh budaya dialog until memperkuat kesepahaman dan kesalingpercayaan,” tegasnya.[sas]

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Corona, Mendes Akan Revitalisasi 27 Ribu BUMDes Mati Suri

Published

on

Continue Reading

Headline

IDI Tidak Terima Menkes Tetapkan Biaya Rapid Test Maksimal Rp 150 Ribu

Published

on

Continue Reading

Headline

Menko PMK Muhadjir Effendy Usul Harga Rapid Test Maksimal Rp75.000

Published

on

Continue Reading
Loading...