Connect with us

Headline

Soal Uighur, Indonesia Dapat Usulkan PBB Verifikasi Dugaan Pelanggaran HAM Berat

Published

on

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. (Foto: Ist)

Realitarakyat.com – Indonesia sebagai anggota PBB dinilai dapat mengusulkan ke berbagai organ PBB – antara seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan atau Dewan HAM – untuk melakukan verifikasi atas dugaan terjadinya pelanggaran HAM Berat terhadap komunitas muslim Uighur di China. Ini termasuk bila suatu negara dalam menangani masalah separatisme, ternyata melakukan langkah-langkah secara eksesif yang berujung pada pelanggaran HAM Berat.

“Pelanggaran HAM Berat merupakan kejahatan internasional. Ada empat kejahatan internasional yaitu Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Genosida, Kejahatan Perang dan Kejahatan Agresi,” kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Selasa (24/12/2019).

Dikatakan, bocornya dokumen rahasia yang dipercaya berasal dari pemerintah China di bulan November lalu, mengindikasikan kemungkinan adanya pelanggaran HAM Berat dalam penanganan Muslim Uighur. Adalah kewajiban bagi semua negara menurut hukum internasional (erga omnes), untuk memiliki kepedulian terhadap Pelanggaran HAM Berat.

“Termasuk untuk melakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Pelanggaran HAM Berat. Oleh karenanya bila Indonesia membawa isu dugaan pelanggaran HAM Berat ke berbagai organ dilingkungan PBB terhadap dugaan Pelanggaran HAM Berat atas Muslim Uighur, hal tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban Indonesia sebagai salah satu masyarakat internasional,” ujarnya.

Kewajiban ini semakin besar mengingat Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan Keamanan dan anggota Dewan HAM PBB. Tidak seharusnya Duta Besar, bahkan pemerintah, China mencegah kewajiban ini untuk dilaksanakan oleh Indonesia.

Meski demikian, dia menilai pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia tak akan ikut campur dalam kasus komunitas Muslim Uighur di Cina, juga tepat. Karena memang tidak seharusnya Indonesia sebagai negara, melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain.

“Terlebih lagi bila yang dihadapi adalah masalah separatisme. Penanganan masalah separatisme adalah isu internal suatu negara,” tandasnya.[sas]

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Trump: Serangan Teroris Islam Radikal Harus Dihentikan!

Published

on

Continue Reading

Headline

Ini 5 Langkah MA Cegah COVID-19 di Lingkungan Peradilan

Published

on

Continue Reading

Daerah

Pertimbangan Kondisi Perusahaan, UMP Sulbar Tidak Naik

Published

on

Continue Reading
Loading...