Mengapa Rakyat Salah Pilih Pemimpin? - Realita Rakyat
Connect with us

Opini

Mengapa Rakyat Salah Pilih Pemimpin?

Published

on

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Salah pilih disebabkan pelbagai faktor, diantaranya politik elektoral padat modal, tradisi politik dagang sapi dan politik uang, disfungsionalitas partai politik serta rendahnya tingkat kesadaran dan kecerdasan politik warga.

Selain multi faktor tersebut, anasir yang seyogyanya menjadi agen perubahan dan pencerahan politik seperti media massa, kelompok masyarakat sipil, kalangan akademisi, pengamat, lembaga think tank, dan kelompok menengah lainnya ikut bertangung jawab atas kecelakaan politik elektoral.

Tidak sedikit dari kelompok kelas menengah terkooptasi politik kekuasaan dan uang. Banyak juga diantara mereka tertipu politik pencitraan karena berbekal kemampuan teknis dan teknokratis tanpa literasi politik memadai.

Seturut dengan itu, seperangkat parameter obyektif dan rasional untuk dapat memilih pemimpin berkualitas juga absen.

Umumnya, yang menjadi rujukan dalam keputusan memilih (voting decision) adalah potensi keterpilihan (elektabilitas), keterkenalan (popularitas) dan tingkat penerimaan (akseptabilitas).

Dalam banyak kasus, tiga variabel ini dapat dibangun dan direkayasa melalui “proyek politik pencitraan” secara instan berbekal modal finansial. Akibatnya, yang terpilih figur berkantong tebal, selebriti, petahana, atau keluarga petahana.

Soal kompetensi, visi, kredibilitas dan komitmen politik yang terkait kualitas calon pemimpim luput dari perhatian. Figur dengan atribut kualitatif dan ideal tidak mendapat peluang untuk manggung di atas pentas politik elektoral.

Lantas, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi salah pilih atau kecelakaan politik elektoral, khususnya di Pilkada 2020 mendatang.

Mengadopsi intrumen analisis ekonomi-politik, selain tiga variabel popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas, dua variabel kunci, yaitu “kebutuhan politik dan kredibilitas politik”, seyogyanya menjadi acuan dalam menjatuhkan pilihan saat Pemilu kada.

KEBUTUHAN POLITIK (political desirability) membantu memetakan problem atau tantangan utama pembangunan untuk dipersandingkan dengan kualitas figur. Kemudian para figur (calon) dapat diperbandingkan secara relatif berdasarkan pemetaan ini.

Tantangan utama kenegaraan dan kebangsaan kita bukan soal pilihan teknis-teknokratis pembangunan tetapi sistem dan kebijakan yang tidak berkeadilan. Sistem politik yang tidak sehat bersekongkol dengan pony capitalism (kapitalisme palsu), istilah Prof. Joseph Stiglitz, Peraih Hadiah Nobel bidang ekonomi, dalam bukunya “The Great Divide (2015). Hasil persilangan ini menjadi lahan subur oligarki – penguasaan kekayaan negara di tangan segelintir orang – pola kongkalikong antara penguasa dan pemodal.

Monopoli penguasaan sumberdaya ekonomi dan politik berakibat pada meningkatnya ketimpangan dan kemiskinan multidimensi – sosial, ekonomi dan politik. Ketiga aspek ketimpangan dan kemiskinan ini saling mempengaruhi secara negatif, ibarat lingkaran setan. Yang terjadi bukan berkurangnya jumlah dan penderitaan rakyat miskin tetapi proses pemiskinan dan peminggiran rakyat kecil.

Selama 8 bulan terakhir, masih panjang daftar persoalan berbagai daerah di negri ini, diantaranya demokrasi lumpuh melalui persekusi kebebasan sipil, perekenomian lesu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS anjlok, utang meroket, pertumbuhan pembangunan manusia lamban, penegakan hukum tebang pilih, ekploitasi sumber daya alam tidak surut, tingkat kebahagian merosot dan korupsi tetap merajalela. Bahkan, yang sangat mengenaskan, di tengah pesta pembangunan infrastruktur, busung lapar menimpa saudara saudara kita di berbagai daerah seperti di Asmat, Papua, awal 2018.

Untuk dapat mengatasi pelbagai tantangan tersebut, yang bermuara pada sistem dan pilihan kebijakan korup, dibutuhkan pemimpin yang tidak saja cakap pada tataran operasional, tetapi yang jauh lebih penting, memiliki visi besar dan tekad politik kuat untuk membongkar sistem oligarkis yang tidak berkeadilan. Konsekuensi logisnya, ada tanggung jawab moral untuk melakukan perlawanan terhadap para oligark, koruptor, dan pemburu rente kekuasaan.

Selanjutnya, diharapkan hadir keberanian politik untuk meninggalkan sistem oligarkis menuju pendekatan PEMBANGUNAN MANUSIA yang menempatkan rakyat sebagai titik sentral (agen) pembangunan. Di bawah komando pemimpin berkualitas, negara hadir untuk rakyat banyak bukan semata demi kepentingan kelompok tertentu.

Namun, pertimbangan kebutuhan politik tidak cukup, bahkan tidak bermakna, untuk melahirkan pemimpin berkualitas, kecuali dibarengi pelacakan KREDIBILITAS POLITIK (political credibility). Variabel ini memandu kita untuk menelisik “catatan politik” calon pemimpin dan kelompok di sekitarnya, termasuk Parpol pengusung.

Pemimpin yang sarat catatan negatif, dikelilingi para pemburu rente/pialang politik dan didukung parpol sarang koruptor, tidak mungkin memiliki keberanian melawan arus. Besar kemungkinan terseret arus, bahkan menjelma menjadi pelaku utama dalam praktik kebijakan yang korup dan menyengsarakan rakyat kecil.

Oleh sebab itu, dalam prosesi politik elektoral mendatang – Pilpres 2019, harus dipastikan yang terpilih adalah pemimpin yang paling mendekati titik keseimbangan idealisme dan realisme politik, bukan ignorant leader.

Pertimbangan kebutuhan politik dan kredibilitas politik didahulukan sebagai bagian dari idealisme politik. Kemudian dipadupadankan dengan tiga variabel realisme politik, yaitu popularitas, akseptabilitas dan potensi keterpilihan.

Oleh Erwin Syahputra S SH

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Negara dan Imperium Mafia: Kandasnya Indonesia Menjadi Acuan Harga Timah Dunia

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Opini

Azas PDI Perjuangan, Pancasila Pembukaan UUD NRI 1945

Published

on

Oleh : Dr. Ahmad Basarah
Continue Reading

Opini

Polda Papua Barat Harus Kedepankan “Soft Approach” dalam Kasus Anggota Brimob di Teluk Bintuni

Published

on

Continue Reading
Loading...