Kata Demokrat, Pemerintah Harus Tiru SBY Soal Kasus Natuna - Realita Rakyat
Connect with us

Politik

Kata Demokrat, Pemerintah Harus Tiru SBY Soal Kasus Natuna

Published

on

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, konflik di perairan Natuna, mengingatkannya kejadian konflik Ambalat di Laut Sulawesi yang pernah diklaim oleh Malaysia, pada masa pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada saat itu SBY, kata Syarief, menegaskan tidak ada kompromi bagi yang melanggar zona wilayah NKRI.

“Kasus Natuna ini mengingatkan saya terhadap kasus Ambalat ya, tahun 2005-2006 ya, di mana pada saat itu Pak SBY sangat tegas bahwa kalau menyangkut kedaulatan NKRI maka tidak ada istilah kompromi,” kata Syarief di kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/1/2020).

Menurut Syarief, sengketa di perairan Indonesia kembali terulang di era pemerintahan Joko Widodo, yaitu masuknya kapal-kapal asing ke perairan Natuna.

Syarief menegaskan, Partai Demokrat mendukung sikap tegas Presiden Joko Widodo terhadap China. Ia pun meminta, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Polhukam Mahfud MD ikut tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI.

“Pak Jokowi saya ikuti statement-nya, saya pikir cukup tegas dan saya pikir harus diikuti oleh Menko Polhukam dan Menhan untuk tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI,” ujarnya.

Lebih lanjut, suami politikus wanita Ingrid Kansil ini mengatakan, pemerintah Indonesia tak perlu khawatir konflik Natuna akan berpengaruh pada iklim investasi Indonesia. Wakil ketua MPR RI ini meyakini, investor-investor China pasti membutuhkan Indonesia.

“China merupakan investor ke-3 di Indonesia ya kan, dan juga China pasti membutuhkan Indonesia, sangat membutuhkan Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir dengan implikasinya terhadap ekonomi Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan perairan Natuna yang berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.

Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Soal RUU PKS, Usman Hamid: DPR Dinilai Gagal Pahami Prioritas Legislasi Nasional

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Politik

Pertahankan RUU HIP di Prolegnas, DPR Dinilai Kehilangan Orientasi

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Politik

PPP Pecat Ketua DPRD Kutai Encek Unguria sebagai kader Karena Sudah jadi Tersangka Oleh KPK

Published

on

Continue Reading
Loading...