Connect with us

Hukum

Penyegelan di Kantor PDIP Gagal, KPK Harusnya Kenakan Pasal Obstraction of Justice

Published

on

Realitarakyat.com – Ahli Pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad merasa ada kejanggalan dengan batalnya KPK menyegel salah satu ruangan di Kantor DPP PDIP, pada Kamis (9/1) kemarin.

Penyegelan ini berkaitan penyidikan kasus dugaan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan oleh caleg PDIP Harun Masuki untuk pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

“Kenapa ini bisa terjadi? Kalau ini ternyata menghalang-halangi, harusnya bisa kena pasal obstraction of justice atau menghalangi penyelidikan seperti Friedrich Yunadi dalam kasus Setya Novanto,” kata Suparji dalam sebuah acara diskusi di Menteng, Jakarta pada Sabtu (11/1/2020).

Suparji mengatakan, hal ini bukan perkara sepele dan harus dijelaskan kepada publik. Sebab, kata dia, penggeledahan harus dilakukan untuk memperoleh alat bukti. Jika kemudian penggeledahan gagal, maka berpeluang membuat alat bukti ditertibkan alias hilang.

Ia mencontohkan penghilangan barang bukti juga punya konsekuensi hukum seperti kasus Joko Driyono dalam skandal pengaturan skor PSSI beberapa waktu lalu. Supardji mengatakan, KPK sudah menerapkan dalam kasus advokat Fredrich Yunadi.

Mantan penasihat hukum eks Ketua DPR Setya Novanto itu masuk bui gara-gara merekayasa kesehatan Novanto dan menghalangi proses penyidikan KPK. Lantaran itu, KPK harus bertanggung jawab dalam ketidakmampuan lembaga antirasuah memroses isu penyegelan di kantor PDIP.

“KPK harus mempertanggungjawabkan mengapa itu terjadi dan kalau bukan kesalahan kpk, kalau kesalahan internal partai itu maka bisa dikenakan pasal 21tadi obstruction of justice menghalang halangi penyelidikan,” imbuh Supardji.

Supardji menambahkan, penerapan pasal 21 bisa saja tidak kepada orang, tetapi juga ke level partai. Penerapan ke partai perlu melihat apakah ada perintah secara kelembagaan atau tidak. Oleh karena itu, Supardji menyarankan agar KPK mendalami sebagai suatu kejadian berbeda.

“Harus masuk, karena faktanya dia di halang-halangi dan itu menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu mengumpulkan alat bukti dan bisa jadi udah terjadi perubahan-perubahan alat bukti di situ,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK mengakui batal menyegel salah satu ruangan yang berada di Kantor DPP PDIP pada Kamis, 9 Januari 2020. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar memastikan petugas KPK dilengkapi dengan surat tugas ketika itu. Namun, ujar dia, satuan pengamanan di kantor itu yang tak mengizinkan tim penindakan untuk melakukan penyegelan.

“Surat tugasnya lengkap, tapi sekuriti harus pamit ke atasannya,” kata Lili di kantor KPK, Kamis (9/1).

Menurut Lili, petugas keamanan di kantor PDIP harus mendapatkan izin dari atasannya. Namun, ketika ditelepon, si atasan itu tak mengangkat. Karena itu, tim KPK meninggalkan kantor PDIP sebab ada sejumlah tempat lainnya yang mesti diberi garis segel.

Suparji menilai sikap KPK ini aneh dan tidak biasa serta bisa saja mengakibatkan kehilangan alat bukti. “Dalam beberapa hari ini, kan bisa saja sudah terjadi penertiban alat bukti,” katanya.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Kompolnas: Pam Swakarsa Komjen Listyo Bukan Seperti Tahun 1998

Published

on

Continue Reading

Headline

Boyamin MAKI Minta KPK Terbitkan Red Notice ke Harun Masiku

Published

on

Continue Reading

Hukum

Disahkan DPR Jadi Kapolri, Komjen Listyo Sigit Bakal Gelar Rapat Kesiapan Program Kerja

Published

on

Continue Reading
Loading...