Iuran PBJS Kelas III Tetap Naik, PKS: Pemerintah Kangkangi Amanat UUD '45 - Realita Rakyat
Connect with us

Kesehatan

Iuran PBJS Kelas III Tetap Naik, PKS: Pemerintah Kangkangi Amanat UUD ’45

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Di tengah riuh desakan untuk membentuk Pansus DPR terkait kasus Jiwasraya, Fraksi PKS mendorong DPR untuk menggunakan hak interpelasi dan membentuk Pansus kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

PKS menilai, pemerintan telah menzalimi rakyat karena melanggar janji dan kesepakatan dengan DPR untuk tidak menaikkan iuran BPJS, khususnya kelas III mandiri.

Demikian ditegaskan Ketua Kelompok Komisi IX Fraksi PKS DPR RI, Kurniasih Mufidayati, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Realitarakyat.com, Selasa (14/1/2020).

Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR, para anggota dewan menghujani pimpinan DPR dengan interupsi, termasuk anggota Fraksi PKS Ansory Siregar yang menyampaikan interupsi terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Pak Ansory sempat menyampaikan keprihatinan PKS, karena pemerintah telah berbuat zalim kepada rakyat dengan memberlakukan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas III Mandiri PBPU dan BP per 1 Januari 2020, di tengah memburuknya ekonomi rakyat,” ujar Mufida.

Mufida mengingatkan kembali amanat yang diemban para wakil rakyat sesuai konstitusi UUD NKRI 1945, yakni memastikan APBN dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pasal 23 ayat (1).

PKS juga mengingatkan amanat Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, serta ayat (3) bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial.

“Tak hanya itu, amanat Pasal 34 ayat 1, yakni bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” lanjut Mufida.

Karena itu, jelas Mufida, PKS menilai pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah berbuat zalim kepada rakyat lantaran memberlakukan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas III Mandiri PBPU dan BP per 1 Januari 2020.

“Kami dari Fraksi PKS sangat kecewa atas tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dengan mengingkari dan mengabaikan kesepakatan dari hasil rapat gabungan Komisi VIII, IX dan XI DPR tanggal 2 sept 2019, lalu rapat komisi 9 dengan kemenkes, Dirut BPJS Kesehatan, Dewas BPJS pada tanggal 6-7 November 2019 dan 12 Desember 2019,” tegas Mufida.

Mufida menjelaskan lebih lanjut isi interupsi, pada rapat-rapat tersebut pemerintah menjamin tidak ada kenaikan iuran peserta kelas III mandiri dari PBPU.

Mufida menambahkan, dengan terjadinya pengingkaran terhadap keputusan bersama tersebut, berarti pemerintah tidak lagi menghargai lembaga DPR RI.

“DPR RI telah kehilangan marwah tegas Mufida. Interupsi ditutup dengan desakan kepada DPR agar membentuk Pansus kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan menggunakan hak interpelasi. Hak ini disampaikan sesuai UU 2 tahun 2018 tentang perubahan ke -2 UU MD3 terutama pasal 74 ayat (1) dan ayat (3),” tandas Mufida. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kesehatan

Ini Faktor yang Jadi Penyebab Pria Tak Subur

Published

on

ilustrasi foto: ist/net
Continue Reading

Kesehatan

Ini Akibatnya Jika Ibu Merokok Saat Hamil

Published

on

ilustrasi foto: ist/net
Continue Reading

Kesehatan

Tips Cegah Iritasi Akibat Pemakaian Masker Sehari-hari

Published

on

Continue Reading
Loading...