Garda TTU Desak Kejati NTT Buka Kembali Kasus Dugaan Korupsi Dana Pilkada - Realita Rakyat
Connect with us

Daerah

Garda TTU Desak Kejati NTT Buka Kembali Kasus Dugaan Korupsi Dana Pilkada

Published

on

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan (Garda) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, Kamis (16/1/2020). Tujuannya, mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengambil alih dan membuka kembali kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada TTU Tahun 2010 yang sudah dinyatakan SP3.

Desakan tersebut disampaikan melalui surat pengaduan yang dilengkapi bukti-bukti yang dinilai sangat kuat untuk digunakan sebagai dasar proses lanjutan kasus dugaan korupsi itu.

Hal itu disampaikan Ketua Garda TTU. Paulus Bau Modok kepada wartawan usai menyerahkan berkas pengaduan kepada Kejati NTT melalui ajudannya, Kamis (16/1/2020).

Dijelaskan bahwa kasus tersebut terungkap pada tahun 2013 lalu dan melalui proses penyelidikan panjang hingga tahun 2017, jaksa menetapkan sebanyak dua orang tersangka, yakni Aster dan Niko Bana. Namun pasca pergantian Kasi Pidsus Kejari TTU, Kondrat Mantolas, kasus tersebut dinyatakan SP3 dengan alasan kurang alat bukti.

“Penyidik bekerja keras dan menetapkan tersangka namun Kondrat hanya membutuhkan waktu satu bulan untuk menutup kasus tersebut. Pada hal dukumen yang dikumpulkan ternyata banyak kesalahan yang dilakukan para tersangka, misalnya perpindahan item anggaran dan mark up surat suara yang memgakibatkan kerugian negara hingga rautsan juta,” ujarnya.

Lanjutnya, selain itu ada bukti baru yang menjadi dasar untuk diajukan ke Kejati untuk dibuka kembali kasus tersebut yakni terdapat pencairan anggaran dana hibah lagi pada tahun 2012 pada hal sesuai aturan, paling lambat 6 bulan setelah pelantikan, dana hibah tersebut harus di pertanggungjawabkan dan dianggap selesai.

“Kalau sudah ada pertanggungjawaban dana pilkada sebanyak 13 Miliar yang dihibahkan dari pemda maka dinyatakan selesai. Masa Pemilihan Tahun 2010, pelantikan Desember 2010 tetapi 2012 atas disposisi Bupati TTU untuk pencairan sisa dana pilkada sebanyak Rp 670 juta untuk pembayaran panitia pemilihan,” ungkapnya.

Terhadap persoalan tersebut, pihaknya mendesak kepada Kejati NTT untuk mengambil alih proses hukum kasus tersebut karena masyarakat TTU tidak mendapat kepastian hukum dari penegak hukum di TTU.

Paulus juga menilai penentapan tersangka juga terdapat diskriminasi karena kepemimpinan di KPU bersifat kolektif kolegia sehingga jika ada keselahan yang dilakukan maka semua anggota KPU turut bertanggungjawab.

Sementara Sekretaris Garda TTU, Welhelmus Oki pada kesempatan tersebut menambahkan kualitas penegakan hukum di TTU sangat rendah karena mafia dan pelaku korupsi di TTU sudah sangat tinggi.

Banyak kasus yang diajukan masyarakat maupun yang ditemukan Kejaksaan namun hanya menumpuk dan tidak ada progres penyelesaian.

“Kondrat Mantulas ditugaskan disana untuk menyelesaikan misi konspiratif dan sangat tendesius sehingga kemudian, ia menyepeleh kerja keras penyidik. Penyidik dan Kasi Pidsus sebelumnya menetapkan sebagai tersangka karena memiliki keyakinan yang kuat berdasarkan bukti-bukti yang ada,” paparnya.

Kasus KPUD ini juga sebenarnya tidak hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka karena sebenarnya semua anggota KPU saat itu memiliki peranan yang sama.

“Seharusnya saat itu semua anggota ditetapkan sebagai tersangka maka melalui pengaduan ini kami mengharapkan untuk membuka kembali proses hukum ini,” tambahnya. (rey)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Biadab, Pria di Sukabumi Cabuli Keponakan Berkali-Kali

Published

on

Continue Reading

Daerah

Hari Pertama Operasi Antik 2020, Polisi Tangkap 15 Pengedar Narkoba

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Daerah

Serang Izinkan Lomba Peringati HUT RI, Ini Syaratnya

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading
Loading...