Connect with us

Ragam

Mastur: Besaran Biaya PTSL di Rembang Masih Jadi Polemik

Published

on

Realitarakyat.com – Masih banyaknya polemik di masyarakat desa tentang biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Rembang,

Menurut Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) dan Koordinator PTSL BPN Rembang, Muchamad Mastur mengatakan, biaya dalam PTSL di seluruh Indonesia diatur dalam surat keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dikeluarkan tahun 2017

“Dalam penetapan tersebut terkait dengan pelaksanaan kegiatan PTSL. Kegiatan-kegiatan terkait penyuluhan, pengukuran, pengumpulan data biologis, proses klarifikasi di Badan Pertanahan Negara (BPN) sampai SK pemeriksaan tanah, SK pemberian tanah, sampai dengan pemberian sertifikat itu dibiayai oleh negara. Dalam hal ini masuk dalam penganggaran Menteri Agraria dan Tata Ruang,” terang Mastur saat ditemui realitarakyat.com di ruang kerjanya, Rabu (22/01/2020).

Sedang untuk penyiapan dokumen, pengadaan patok, materai dan kegiatan operasional petugas kelurahan itu belum tercaver dipenganggaran APBN oleh karena itu dalam DIKTUM ke Satu angka 1 menetapkan ada 5 kategori besaran biaya untuk seluruh Indonesia. Untuk Jawa dan Bali masuk kategori ke 5 yaitu sebesar Rp 150 ribu.

Akan tetapi dengan ketentuan sebelumnya dijelaskan bahwa biaya-biaya ini adalah untuk meliputi kegiatan – Kegiatan berupa keterangan tidak sengketa dari hasil pemilikan pemberian sengketa tanah, tanah yang dikasih bukan aset pemerintah daerah/desa,” tambahnya.

Kemudian patok tercantum sebanyak 3 buah, untuk meterai 1 buah yang digunakan untuk surat pernyataan. Setiap kegiatan pelaksanaan PTSL ini masing-masing bidang, masing-masing tanah itu membutuhkan kelengkapan yang berbeda-beda. Dia mencontohkan surat pernyataan hibah terus ada waris itu kelengkapan juga sudah lain lagi.

“Mastur menerangkan patok dengan asumsi 3 buah tanah harus pepet-pepetan kotak (berdekatan membentuk petak red) jika 6 buah patok digunakan untuk 2 bidang. Ketika di Kabupaten Rembang tanah mencang mencong (berbelok-belok red). Lha setiap tikungan harus dikasih patok,” ucapnya

Berarti setiap bidang tanah tidak cukup 3 patok. Dari segi materai untuk satu berkas memerlukan minimal 3 materai. Misalnya ada waris, mungkin ada perwalian, mungkin ada perjanjian lainnya ini di luar perjanjian yang ditetapkan oleh surat keputusan bersama (SKB).

Sedangkan DIKTUM ke Sembilan dalam hal pendaftaran PTSL tidak dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam BIKTUM ke Tiga Mendagri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat tetntunya ini juga termasuk besarnya.

“Pak Bupati kemarin sudah dawuh mengingat kondisi masing-masing wilayah desa di Kabupaten Rembang. Tiap desa diminta untuk menetapkan biaya PTSL itu melalui rembuk desa (musyawarah desa) dengan kesepakatan pemohon PTSL ini diajak rembukan bersama antara pemilik tanah dengan pelaksana dalam hal ini perangkat desa dengan panitia “apike piro” (baiknya berapa red). Namun dari kita (BPN) tidak masuk ke arah biaya,” ujar Kasubag TU BPN.

Bupati sendiri untuk menetapkan seluruh biaya PTSL Rp 300 ribu atau Rp 350 ribu belum berani mengarah ke sana. Lha ini ranah dari Pak Bupati karena lokasinya berbeda-beda.

“Sehingga Pak Bupati menyarankan saat penyerahan sertifikat, silahkan setiap desa melakukan rembuk desa, kalau sudah ada kesepakatan antara masyarakat dengan pelaksana yaitu perangkat dituangkan dalam SK itu jadi gagasan,” pungkasnya

Sehingga dalam hal ini menjadikan masing-masing desa ada besaran biaya yang berbeda-beda.(aw)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ragam

Otoritas UEA Tangkap 8 Orang Karena Gelar Pesta Pernikahan Saat Pandemi Covid

Published

on

Continue Reading

Ragam

Presiden Taiwan Tsai Ing Wen Sebut Sifat Asli Komunis China Semakin Terlihat

Published

on

Presiden Taiwan Tsai Ing Wen
Continue Reading

Headline

KKP Antisipasi Cegah Penyebaran Penyakit Pada Komoditas Udang

Published

on

Continue Reading
Loading...