KPK Siap Bantu Kejaksaan Proses Kasus Dugaan Korupsi di Tanjungbalai - Realita Rakyat
Connect with us

Hukum

KPK Siap Bantu Kejaksaan Proses Kasus Dugaan Korupsi di Tanjungbalai

Published

on

image_pdfimage_print
Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi di Tanjungbalai Sesuai dengan Temuan BPK RI tersebut.

“Seluruh perkara yang sudah ditangani oleh Kejaksaan, KPK support, termasuk dengan perkara yang sudah masuk ke Kejaksaan Agung terkait temuan BPK RI di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Jadi apa yang kita miliki, informasi apa yang kita dapatkan, dokumen apa yang KPK miliki itu akan kita sampaikan kepada Kejaksaan Agung dan KPK berkomitmen dan minta kepada Kejaksaan Agung kasus ini dituntaskan setuntas-tuntasnya,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung DPR RI saat mengikuti Rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin, (27/01/2020).

Selain itu kata Firli, KPK juga membutuhkan tambahan Jaksa dalam membantu menyelesaikan sejumlah perkara di KPK.

 

“KPK membutuhkan dukungan oleh kejaksaan Agung untuk menambah SDM-nya ke KPK, sehingga antrean perkara itu bisa dipercepat dan penuntasan perkara perkara korupsi yang masuk ke KPK termasuk di dalam dakwaan, tuntutan dan pemeriksaan peradilan itu bisa lebih lancar,” ucapnya saat dimintai komentarnya terkait Temuan BPK RI di Tanjungbalai.

 

Selain itu, Kejaksaan Agung Burhanuddin mengatakan pihaknya terus mengusut kasus – kasus semua yang masuk ke kejaksaan. Dia menyebut pihaknya telah melakukan memerintahkan Kejaksaan Tinggi Sumut maupun Kejari Tanjungbalai agar mengusut tuntas temuan BPK RI tersebut dan bahkan menindaklanjuti semua kasus dugaan korupsi di Tanjungbalai, Sumatera Utara.

“Jadi saya tegaskan disini, Bahwa tidak ada satupun kasus dugaan korupsi yang di hentikan atau di petieskan , apalagi ini jelas sudah masuk ke kami hasil temuan BPK RI,” tuturnya.

 

Inilah Kerugian Uang Negara Hasil Temuan BPK RI di Kota Tanjungbalai

LHP Kepatuhan TA 2018 Kota Tanjungbalai,

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan realisasi anggaran Dinas PUPR tahun 2018, senilai Rp6,8 miliar anggaran kegiatan dari hasil pemeriksaan terhadap 25 paket proyek pekerjaan jalan, jembatan, taman dan gedung, diduga berpotensi merugikan keuangan negara. Atas temuan itu, BPK rekomendasikan Wali Kota Tanjungbalai agar memerintahkan Kadis PUPR, menarik kekurangan penerimaan dan menyetorkan ke kas daerah.
Temuan BPK senilai total Rp6,8 miliar tersebut, terdiri dari kelebihan pembayaran atas kekurangan volume fisik pekerjaan sekitar Rp4,4 miliar lebih, kekurangan penerimaan Rp2,4 miliar lebih, denda keterlambatan yang belum dikenakan Rp1,3 miliar lebih dan jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan Rp1 miliar lebih.
Pada tahun 2018, Dinas PUPR Tanjungbalai mengalokasikan belanja modal Rp62,9 miliar lebih, dengan realisasi Rp59 miliar atau 93,89 persen.
Sebanyak 25 paket pekerjaan tahun 2018 di Dinas PUPR yang jadi temuan BPK, atas kekurangan volume fisik pekerjaan, di antaranya pembuatan sheet pile senilai Rp2,4 miliar, dikerjakan CV Am berlokasi di bantaran Sei Silau, kekurangan volume fisik sekira Rp62 juta, pemahalan harga Rp635 juta lebih dan denda keterlambatan Rp105 juta.
Pekerjaan lanjutan pembangunan gedung Kantor Bappeda, kekurangan volume fisik sebesar Rp255 juta lebih, denda keterlambatan Rp99 juta dan jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan senilai Rp108 juta lebih. Pekerjaan gedung Bappeda dilaksanakan CV BJ selaku pemenang tender kegiatan, sesuai kontrak Nomor :050/002/SPP/PSPA-PUPR/APBD/2018.
Kekurangan volume fisik pengerjaan renovasi gedung PKK sebesar Rp270 juta berpotensi merugikan negara, denda keterlambatan pekerjaan Rp47 juta, pelaksana CV PS dengan nilai kontrak Rp1,4 miliar. Sedangkan kekurangan fisik pekerjaan penataan kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, sebesar Rp683 juta lebih, denda keterlambatan Rp132 juta lebih. Pekerjaan dilaksanakan PT ARH sesuai kontrak Nomor : 050/001/SPP/PRTH-PUPR/APBD/2018, dengan nilai pekerjaan Rp2,9 miliar.
Kekurangan volume fisik lanjutan pembangunan jembatan Sei Silau III di ruas Jalan Lingkar Utara Rp1,2 miliar lebih, jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan Rp981 juta lebih, denda keterlambatan yang belum dikenakan Rp981 juta lebih. Pekerjaan dilaksanakan PT TL dengan nilai Rp19,6 miliar.
BPK juga menemukan kekurangan volume fisik pemeliharaan dan peningkatan lapis permukaan konstruksi hotmix di Jalan Pahlawan Rp78 juta, Jalan Khairil Anwar Rp74 juta, Jalan M Abbas Rp45 juta, Jalan DI Panjaitan Rp83 juta, Jalan Adam Malik Rp35 juta, Jalan Karya menuju SMPN4 sebesar Rp68 juta, Jalan Durian Rp79 juta, Jalan Pusara Rp60 juta.
Jalan Kompleks BTN Rp56 juta, Jalan Tomat Rp79 juta, Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 senilai Rp488 juta dari nilai kontrak Rp8,2 miliar lebih. Jalan Lingkar Utara STA 9 +830-10+330 sebesar Rp130 juta dengan kontrak senilai Rp2,2 miliar. Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 senilai Rp352 juta dari nilai kontrak Rp3,2 miliar.
Permasalahan 25 paket pekerjaan Dinas PUPR itu mengakibatkan, kelebihan pembayaran Rp4,4 miliar lebih, potensi kerugian daerah Rp270 juta terhadap CV PS. Kekurangan penerimaan denda keterlambatan dan jaminan pelaksanaan Rp2,4 miliar, dengan jumlah keseluruhan Rp6,8 miliar.(Es)
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

WN Prancis Lecehkan 305 Anak di Hotel Jakarta Barat, Dan Pelaku Videokan Seluruh Aksinya

Published

on

Continue Reading

Hukum

KPK Kembali Periksa Enam Saksi Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung

Published

on

Continue Reading

Headline

Pengamat Intelijen : Secara Akademis Militer di Dunia Menghadapi Terorisme

Published

on

Continue Reading
Loading...