Connect with us

Nasional

Bagir Manan Minta Wartawan dan Media Massa Junjung Tinggi Etika Publik

Published

on

Realitarakyat.com – Wartawan dan media massa harus menjunjung tinggi etika publik saat menyampaikan informasi. Jangan sampai awak media bertindak sebaliknya.

Demikian dikatakan ahli hukum Bagir Manan dalam diskusi publik ‘KUHP dalam Perspektif Kemerdekaan Pers’, di Hari Pers Nasional (HPN) 2020, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (7/2/2020).

Ia mengungkapkan, praktisi pers perlu memberikan contoh-contoh terbaik ke masyarakat. “Pers itu harus betul-betul benar dan menjadi contoh dalam beretika, termasuk dalam menjalankan fungsinya. Jangan sampai sebagai orang dan instrumen yang mendorong perubahan kita tak mampu menunjukkan contoh yang baik dalam beretika,” ungkap Bagir Manan.

Menurut Bagir Manan, pers yang bermartabat harus memiliki empat modal utama. Keempatnya adalah tetap loyal, setia, dan taat menjalankan prinsip jurnalisme demokratis, pers menjaga independensi, serta terakhir adalah pers tetap menjaga dirinya sebagai institusi publik.

Pers sendiri memiliki beragam fungsi dalam kehidupan masyarakat. Tidak sekadar menyampaikan informasi, pers pun berfungsi lebih jauh dalam membentuk pendapat atau opini di masyarakat.

“Wartawan dan media massa jangan terlena oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Pers. Soalnya dalam undang-undang itu tidak pernah diatur secara jelas hukum pers. Insan pers diajaknya untuk tak sekadar menikmati kemerdekaan pers tapi lupa mengisinya dengan jurnalisme berkualitas,” kata mantan ketua Dewan Pers ini.

“Seolah-olah jika wartawan dan pers akan diatur oleh hukum, maka wartawan acapkali bangga berlindung di UU Pers yang menyebutkan pers sepenuhnya pengaturan pers oleh pers sendiri. Padahal jika tanpa ada UU pers akan terjadi ‘kebebasan’ menggunakan kekuasaannya. Padahal kekuasaan tanpa batas itu cenderung korup,” sambungnya.

Bagir menyebut kemerdekaan pers harus mendapat perhatian. Pertama, perluasan cakupan tindak pidana yang dapat dikenakan kepada pers. Kedua, ancaman pidana yang lebih berat. Dalam telaahnya, Bagir mencatat ada 19 pasal di KUHP yang dapat menjerat pers ke ranah pidana dari hasil publikasinya yang terkait informasi kepada masyarakat.

“Tidak jarang, saat ini media dan wartawan kehilangan kemerdekaan pers karena terlalu menikmati kemerdekaan pers itu sendiri. Padahal kemerdekaan pers itu harus senantiasa dipelihara dan diperjuangkan,” tukasnya.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

DPR Minta Pemerintah Sikapi Serius Soal Isu Papua

Published

on

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta (ist/net)
Continue Reading

Headline

Wapres Sebut Pemekaran Belum Dapat Dilanjutkan Karena Keuangan NegaraBelum Memungkinkan

Published

on

Continue Reading

Headline

Kebijakan ATHB di Kota Bekasi Diperpanjang Sampai Tahun Depan

Published

on

Continue Reading
Loading...