Connect with us

Daerah

Pemekaran Wilayah di Papua Diyakini Akan Terealisasi

Published

on

Realitarakyat.com – Pemekaran di beberapa wilayah di Papua yang kini menjadi wacana diyakini akan terealisasi.

“Pemekaran itu kalau sudah diinginkan oleh masyarakat atau elit, kapan pun itu bisa terjadi,” ujar Direktur Papua Circle Institute, Hironimus Hilapok, dalam diskusi mengenai pemekaran wilayah Papua, hari ini.

Dia mengakui bahwa isu pemekaran Papua tanpa mencabut motarorium pemekaran wilayah yang berkembang sekarang ini masih terus menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebab, di satu sisi mewujudkan kesejahteraan, disisi lain yang untuk memecah belah masyarakat Papua.

Karena itu, dia mengingatkan agar wacana itu dievaluasi secara bersama seluruh elemen bangsa. Bagi masyarakat Papua, katanya, sangat penting adanya keterbukaan antara pemerintah dengan penduduk terkait rencana pemekaran ataupun pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di bumi Cendrawasih itu.

“Jadi apapun yang diputuskan, apakah pemekaran provinsi, atau Kabupaten/Kota, itu berdasarkan kesepakatan bersama,” kata dia.

Bagi Hironimus, Papua adalah daerah dengan kekhususannya tersendiri. Kenyataan ini penting untuk menjadi catatan pemerintah dalam rencana pemekaran atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagaimana direncanakan oleh pemerintah dan akan dieksekusi oleh Kementerian Dalam Negeri terkait pemekaran wilayah (Provinsi) Papua Selatan dan Papua Tengah.

“Pemekaran ini adalah bagian kecil dari persoalan Papua, tapi jangan sampai ada bagian yang terlupakan,” tegas Hironimus mengingatkan.

Sementara itu, politisi Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan, pemekaran bertujuan hanya untuk mewujudkan kesejahteraan, perbaikan fiskal, dan perbaikan pelayanan publik.

“Jadi, kalau pasca pemekaran terjadi sebaliknya, kemunduran dan masyarakatnya tambah miskin berarti gagal. Maka, pemekaran itu jangan ada kepentingan politik,” kata Herman dalam diskusi itu.

Dia menyebut, pemekaran itu bagaimana mensingkronkan keinginan masyarakat daerah dan pusat. Karena itu, kata Herman, harus hati-hati untuk pemekaran itu dan harus melibatkan seluruh unsur masyarakat di daerah.

“Harus menyerap aspirasi masyarakat daerah terlebih dulu,” tegasnya.

Terkait pemekaran, Andi Batara Lipo dari Kemendagri menjelaskan, sejak 1999-2019 ini terdapat 223 daerah provinsi, kabupaten dan kota baru yang dimekarkan, dan semuanya hampir berhasil. Ia menambahkan, pemekaran Papua atau Pembentukan DOB di Papua menjadi wacana yang digulirkan pemerintahan Jokowi di periode keduanya (2019-2024) akan datang.(DL)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Satpol PP yang Sempat Viral Akibat Arogar Terhadap warga, akhirnya Dikandangkan Walikota

Published

on

Continue Reading

Daerah

Pjs Bupati Sintang Ajak ASN Jaga Netralitas Pada Pilkada 2020

Published

on

Continue Reading

Daerah

Masyarakat Dayak Minta Otonomi Kepada Presiden

Published

on

Continue Reading
Loading...