Connect with us

Ekonomi

Kemenkop Minta Satgas Pengawasan Bersikap Tegas pada Koperasi Nakal

Published

on

Realitarakyat.com – Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno, meminta Satuan Tugas Pengawasan (Satgas Pengawas) Koperasi agar bersikap tegas terhadap koperasi bermasalah atau abal-abal dan koperasi yang melakukan usaha tidak sesuai dengan prinsip koperasi atau berkedok koperasi.

“Mengapa koperasi-koperasi bermasalah harus ditutup dan diberi sanksi? Karena selama 40 tahun saya berkarier di Kementerian Koperasi dan UKM untuk membangun dan mengembangkan koperasi itu ternyata tidak mudah. Sementara negara harus hadir, khususnya di wilayah terluar, terpencil, dan perbatasan,” ujarnya, di Bogor, Rabu (11/3/2020).

Dia mengatakan hal itu, saat memberikan pengarahan kepada 60 Satgas Koperasi dari 34 provinsi yang menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Koperasi Tahun 2020, di Bogor, Rabu (11/3/2020). Ini merupakan rakor pertama sejak Deputi Bidang Pengawasan berdiri pada 2016.

“Satgas Pengawasan harus bersikap tegas. Tidak ada lagi persoalan yang membelit koperasi. Kita tidak mau lagi ada kasus seperti koperasi Hanson Mitra Mandiri (HMM) dan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya,” ujar Suparno.

Sebagaimana diketahui, kedua koperasi yang disebutkan Suparno, merupakan koperasi yang tersandung kasus gagal bayar, karena dana yang dihimpun oleh koperasi tersebut digunakan untuk investasi lain.

Rakor yang dikemas dalam diskusi panel ini, diawali dengan pengarahan dari Deputi Bidang Kelembagaan yang diwakili Christina Agustin (Asdep Organisasi dan Badan Hukum Koperasi), Plt Deputi Bidang Pembiayaan Hanung Harimba Rachman, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Agus Santosa, dan pihak OJK.

Suparno menmbahkan, sehat tidaknya koperasi dilihat dari seberapa sering koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Karenanya, satgas koperasi harus bisa memberikan perintah kepada koperasi untuk menyelenggarakan RAT setiap akhir tahun.

Pengawasan yang tegas juga diperlukan mengingat era digital telah membawa perkembangan koperasi. Di antaranya, transaksi antar anggota tidak lagi terbatas pada tatap muka, tapi dilakukan secara daring. Karenanya, penting kesiapan aparatur pembina yang lebih memahami fenomena tersebut.

Di era digital pun diperlukan skema modern pengawasan koperasi melalui sistem (online) yang terintegrasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat jumlah sebaran koperasi yang sangat luas, terbatasnya jumlah dan kualitas sumberdaya manusia, serta anggaran. Kenyataan seperti itu membuat semua koperasi tidak dapat diawasi secara langsung.

Hal lain yang tak kalah penting adalah pemahaman (literasi) masyarakat tentang koperasi juga harus ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami berkoperasi sehingga menganggap semua aktifitas penghimpunan dana dan peminjaman dana dilakukan sepenuhnya oleh koperasi.

Selain perlu peningkatan pemahaman peran anggota dalam berkoperasi sehingga koperasi tidak disalahgunakan oleh oknum untuk kegiatan ilegal. Karenanya, memerlukan komitmen dan kerja sama antara pusat dan daerah.

Rakor ini sendiri bertujuan menjalin sinergi dan penyamaan persepsi pelaksana pengawas koperasi antara pusat dengan pemda Pembina Koperasi provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, meningkatkan pemahaman pemda Pembina Koperasi Provinsi. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Wali Kota Bogor Dorong Pembentukan FEK

Published

on

ist/net
Continue Reading

Ekonomi

Ridwan Kamil Tetapkan UMP Jawa Barat Tahun 2021 Sebesar Rp1,8 juta

Published

on

ist/net
Continue Reading

Ekonomi

Seskemenkop: Dampak Pandemi, Kolaborasi Pengembangan UMKM Makin Solid

Published

on

Continue Reading
Loading...