Connect with us

DPR

Paska MA Batalkan Kenaikan, Komisi IX DPR RI Minta Semua Pihak Gotong Royong Selamatkan BPJS

Published

on

Realitarakyat.com – Pasca-putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan, maka putusan itu akan menambah defisit bagi keuangan BPJS Kesehatan.  Defisit keuangan BPJS Kesehatan salah satunya diakibatkan oleh penyakit gastropik seperti kanker, jantung dan gagal ginjal. Penyakit-penyakit itu menyedot kegiatan operasional BPJS Kesehatan.

” 20% penyakit yang disebabkan oleh penyakit gastrotopik itu dan itu besar sekali, berapa trilyun yang enyedot kegiatan operasional yang untuk melayani yang penyakit itu,” ungkap Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo.

Rahmad mendorong perlunya menyelamatkan BPJS Kesehatan yang tengah defisit tersebut. Salah satunya mengalihkan subsidi untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan.

” Coba Kita pikirkan , kenapa kita tidak subsidi BPJS sedikit kita alihkan, Rp125 trilun mungkin sebagian kita alihkan untuk listrik kita kurangi, BBM dikurangi sedikit , LPG kurangi sedikit, mereka untuk rakyat juga kok,” kata Rahmad dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Progres BPJS Kesehatan Pasca Putusan MA?” di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan, menurutnya pemerintah harus menertibkan manajemen rumah sakit. Hal itu lantaran banyak rumah sakit melakukan klaim yang tak sesuai ke BPJS Kesehatan.

” Salah satu contoh , ada pasien yang waktunya melahirkan, mestinya itu tidak perlu caesar, tapi akhirnya di caesar, jadi akumulasi begitu kompleks, mestinya tidak ada tindakan ini, kemudian operasi sehingga menimbulkan memunculkan kepada BPJS begitu membengkak, itu banyak banyak cerita yang saya dengar,” terangnya.

” Kemudian Klaim yang remeh-temeh sehingga ketika kerja di rumah sakit itu yang tidak tidak perlu dilakukan, tidak perlu diklaim namun di klaim, Itu saya kira harus ada Punishment, melalui audit,” tambahnya.

Pemerintah atau BPJS, lanjutnya harus menerjunkan audit khusus kepada setiap rumah sakit yang melakukan disinyalir ada tindakan-tindakan yang menyimpang.

” Kita tahu ada RS yang kontribusi 50 % dari BPJS, 90% dari BPJS, harus diakui juga bisnis yang paling menjanjikan adalah rumah sakit, karena ditanggung oleh negara, meskipun pembayarannya tertunda sampai 5-9 bulan dan RS itu hidup juga, namun ada kepastian pasti akan dibayar,” paparnya.

Rahmad menegaskan jika BPJS Kesehatan tidak diselamatkan maka berimplikasi kepada keselamatan kesehatan rakyat. ” Kalau BPJS bangkrut, rakyat akibatnya, rakyat implikasinya,” ujarnya.

Dalam penyelamatan BPJS Kesehatan, menurut Rahmad tidak hanya mengandalkan dana cadangan. Hal itu langtaran dana cadangan yang dimiliki pemerintah terbatas.

” Kita harus bergotong-royong salah satu neraca penyebab neraca defisit itu adalah kita kurang kegotongroyongan, artinya rakyat sendiri ketika khususnya yang di bidang mandiri, ketika mereka melakukan BPJS sakit ketika mau sakit mendaftar BPJS kemudian melakukan suatu tindakan mendaftar baru membayar, begitu sudah sembuh berhenti, ini juga salah satu penyebab walaupun kontribusinya juga tidak terlalu besar kalau dalam rangka menutupi BPJS sendiri,” pungkasnya. (Ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Mulyanto : Pembahasan RUU EBT Belum Menyentuh Hal Pokok

Published

on

Continue Reading

DPR

Wakil Ketua DPR RI : UMKM Dorong untuk ‘Go Online’

Published

on

Continue Reading

DPR

Dihari Sumpah Pemuda, Fraksi PKS DPR Raih Teropong Democracy Award 2020

Published

on

Continue Reading
Loading...