Connect with us

Headline

Anies Baswedan Dituntut Bayar Rp1 Trilun kepada 312 Korban Banjir Jakarta 2020

Published

on

Realitarakyat.com – Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Selasa 17 Maret 2020 Gugatan Class Action Korban Banjir DKI Jakarta diterima oleh PN Jakarta Puaat. Adapun Tim Advokasi Banjir Jakarta ini dikoordinir oleh Diarson Lubis dan Azas Tigor Nainggolan

Dalam keterangan diterima awak media di Jakarta dijelaskan bahwa pada sidang ke 6 Gugatan Banjir Jakarta 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Ketua Hakim Panji Surono mengeluarkan Penetapan atas gugatan yang diajukan oleh 312 korban banjir Jakarta pada tanggal 1 Januari 2020 yang didaftarkan dengan nomor perkara: 27/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

Dalam Penetapan Majelis Hakim menerima dan menetapkan bahwa gugatan banjir Jakarta 2020 diterima secara sah sebagai Gugatan Class Action.

Gugatan class action banjir Jakarta 2020 ini, diajukan melalui 5 orang wakil kelas yakni Elisha Kartini T. Samon (Wakil Kelas Jakarta Barat), Tri Agus Arianto (Wakil Kelas Jakarta Timur), Sari Anum Sitepu (Wakil Kelas Jakarta Selatan), Alfius Christono (Wakil Kelas Jakarta Utara) dan Syahrul Partawijaya (Wakil Kelas Jakarta Pusat).

Dijelaskan, dalam penetapan majelis hakim PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan ini sah sebagai gugatan Class Action karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perma no:1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Gugatan Class Action, di antaranya, pertama, Jumlah korbannya massal, dimana penggugat dalam gugatan ini oleh 312 orang korban banjir Jakarta 2020.

“Kedua, bahwa ada kesamaan peristiwa atau fakta hukum secara substansial antara wakil kelas dengan anggota kelasnya. Dimana dalam gugatan tersebut ada kesamaan fakta peristiwa antara 5 orang wakil kelas dengan 307 korban banjir lainnya,” tulis tim penggugat.

Diketaui, gugatan ini diajukan oleh 312 orang warga Jakarta yang menjadi korban banjir Jakarta 2020 kepada gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Alasannya karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana tidak melakukan kewajiban hukumnya sebagai gubernur Jakarta dalam melindungi warga Jakarta dari dampak banjir Jakarta 2020.

Di dalam gugatan itu ditegaskan bahwa Anies Baswedan tidak melakukan Peringatan Dini (Early Warning System) agar warga korban bisa bersiap diri menghadapi banjir yang terjadi di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2020.”

Kedua, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan atau tidak memberikan Bantuan Darurat ( Emergency Response) kepada para korban banjir Jakarta 1 Januari 2020.

Maka, berdasarkan kejadian itu 312 orang Korban banjir Jakarta 2020 meminta kepada Majelis Hakim antara lain Menyatakan bahwa gubernur Jakarta, Anies Baswedan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Tuntutan kedua, Menghukum gubernur Jakarta Anies Baswedan membayar ganti rugi materil sebesar Rp 60,040 milyar kepada para penggugat. Ketiga, menghukum gubernur Jakarta Anies Baswedan membayar ganti rugi Rp 1 Trilyun kepada para penggugat.

Selanjutnya sidang dinyatakan ditunda 2 minggu pada hari Selasa, 31 Maret 2020 mendatang dengan agenda.

Pihak Penggugat Class Action mengajukan blangko pemberitahuan (notifikasi) dan mekanisme pemberian informasi kepada Majelis Hakim dan untuk ditetapkan sebagai alat untuk Proses Notifikasi Gugatan sesuai diatur oleh Perma no:1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Gugatan Class Action. (DL)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Belum Ditemukan, Tim SAR Kembali Lanjutkan Pencarian Penumpang Kapal KMP Nusa Jaya

Published

on

Continue Reading

DPR

Pemerintah Diminta Tegas kapada Freeport untuk Selesaikan Smelter 2023

Published

on

Continue Reading

Daerah

Di Cianjur-Jabar, kuota CPNS dokter spesialis-disabilitas tak terisi

Published

on

Continue Reading
Loading...