Connect with us

Daerah

LP3BH Manokwari Desak Gubernur Papua-Papua Barat Bentuk Lembaga Pengadilan HAM

Published

on

Yan Christian Warinussy

Realitarakyat.com – Peraih Penghargaan Internasional di bidang HAM dari John Humphrey Freedom Award tahun 2005 di Montreal-Canada, Yan Christian Warinussy mendesak Gubernur Papua dan Papua Barat untuk segera bentuk Lembaga Pengadilan HAM di Tana Papua.

Desakan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari itu menyusul Jaksa penyidik Direktorat HAM Berat pada JAM Pidsus mengembalikan berkas dugaan pelanggaran HAM Berat di Paniai Papua kepada penyelidik Komnas HAM di Komnas HAM RI di Jakarta, Kamis (19/3/2020) yang lalu.

“Sesungguhnya kedua Gubernur di Provinsi Papua dan Papua Barat juga dapat memimpin gerakan sipil bersama rakyat dan korban pelanggaran HAM untuk mendesak penyelesaian hukum atas kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua ini ke depan,” kata Yan Crhistian kepada media ini, Minggu (22/3/2020).

Dijelakaskan, bahwa sikap Direktorat HAM Berat pada JAM Pidsus mengembalikan berkas dugaan pelanggaran HAM Berat di Paniai Papua kepada penyelidik Komnas HAM di Komnas HAM RI itu sudah seswaui dengan aturan hukum.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dibentuk pasca rakyat Papua bersatu tekad dalam Kongres Rakyat Papua (KRP) II Tanggal 29 Mei-4 Juni 2000 di Gedung Olahraga (GOR) Jayapura.

Lanjut dia, dalam KRP II tersebut disepakati perjuangan Papua untuk pemgembalian hak kedaulatannya harus ditempuh secara damai dan demokratis. Juga didorong oleh nilai-nilai iman dan sopan santun tanpa kekerasan. Hal mana terpatri di dalam tema besar KRP II kala itu yakni “Marilah Kita Meluruskan Sejarah Papua.”

“Sebagai Advokat saya melihat bahwa kehendak dan atau aspirasi politik yang luhur dari rakyat Papua inilah yang kemudian dikalimatkan oleh pembentuk undang undang (wet gever) dalam konsideran menimbang huruf e dan huruf f dari UU RI No.21 Tahun 2001 tersebut.”

Di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan, penyelesaian akar masalah Papua seperti dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pelurusan Sejarah menjadi titik perhatian penting disini.

“Inilah faktor utama yang menyebabkan lahirnya Pasal 45 dan Pasal 46 di dalam UU Otsus Papua tersebut. Yang mengamanatkan pentingnya dimulai langkah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan pelurusan sejarah melalui pembentukan Perwakilan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Tanah Papua,” urai kuasa hukum Gubernur Papua Barat ini.

“Kini saatnya Gubernur Papua dan Papua Barat melakukan langkah penting yang pertama dalam mendorong pembentukan Pengadilan HAM dan KKR di Tanah Papua,” imbuhnya.(DL)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Pjs Bupati Sintang Ajak ASN Jaga Netralitas Pada Pilkada 2020

Published

on

Continue Reading

Daerah

Masyarakat Dayak Minta Otonomi Kepada Presiden

Published

on

Continue Reading

Daerah

Perahu Terbalik, Enam Nelayan Berhasil Dievakuasi

Published

on

Continue Reading
Loading...