LHKPN Periodik Alami Peningkatan, Ini Penjelasan KPK - Realita Rakyat
Connect with us

Hukum

LHKPN Periodik Alami Peningkatan, Ini Penjelasan KPK

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk pelaporan tahun 2019 per 31 Maret 2020, mengalami peningkatan sebesar 8 persen, yakni menjadi 81,76 persen dibandingkan periode yang sama pada 2019.

Demikian dikemukakan Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, melalui keterangannya, di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Tahun 2018, KPK mencatat kepatuhan LHKPN per 31 Maret 2019 untuk pelaporan sebesar 73,50 persen.

Sedangkan untuk tahun ini, KPK mencatat per 31 Maret 2020 terdapat 280 instansi dari total 1.397 instansi di Indonesia atau sekitar 20 persen instansi telah memenuhi kepatuhan LHKPN sebesar 100 persen.

“280 instansi tersebut terdiri atas 127 instansi di bidang eksekutif, 124 DPRD tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan 29 instansi BUMN/D,” kata Ipi.

KPK, kata dia, terus mendorong kepatuhan LHKPN sebagai upaya pencegahan korupsi. Ia mengatakan peningkatan kepatuhan laporan periodik tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/D, dan instansi lainnya.

“Salah satu inisiatif yang dilakukan sejumlah pimpinan instansi adalah dengan menerbitkan aturan internal, termasuk memajukan batas waktu pelaporan dan menerapkan sanksi administratif bagi yang tidak patuh,” ujar dia.

Selain itu, kata dia, KPK juga mengapresiasi peningkatan kepatuhan LHKPN periodik pelaporan tahun 2019 tersebut, meskipun melalui Surat Edaran Nomor 100 tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Penyampaian LHKPN Tahunan (periodik) Tahun Laporan 2019, batas waktu pelaporan menjadi 30 April 2020. “Hal ini merespons situasi dan kondisi karena pandemi COVID-19,” ungkap Ipi.

Penyesuaian lainnya yang terpaksa KPK lakukan, ungkap Ipi, adalah menutup sementara layanan tatap muka penyampaian LHKPN hingga 21 April 2020.

“Sebagai gantinya, KPK meminta kepada wajib lapor untuk memanfaatkan saluran tidak langsung melalui https://elhkpn.kpk.go.id, email: lhkpn@kpk.go.id atau menghubungi nomor telepon 08111929575,” katanya. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Polisi Sebut Tak Ada Indikasi Dwi Sasono Edarkan Narkoba

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Hukum

ICW Sayangkan Tak Hadirnya Ketua KPK saat Konferensi Pers Penangkapan Nurhadi

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Hukum

Ketua PWI Desak Dewan Pers Proses Hukum Pemalsu Sertifikat UKW

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading
Loading...