Pemerintah Pusat Akhirnya Hentikan Pelayanan Moda Transportasi di Jabodetabek - Realita Rakyat
Connect with us

Headline

Pemerintah Pusat Akhirnya Hentikan Pelayanan Moda Transportasi di Jabodetabek

Published

on

Realitarakyat.com – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan telah menetapkan pembatasan moda transportasi di lingkungan Jabodetabek untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19).

Melalui surat edaran bernomor SE.5.BPTJ.Tahun 2020, Kemenhub membatasi sejumlah moda transportasi, menindaklanjuti keputusan presiden Jokowi tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh Kepala BPTJ Polana B. Pramesti di Jakarta pada Rabu (1/4/2020).

“Dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona di lingkungan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi,” bunyi surat edaran tersebut.

Pembatasan yang dilakukan meliputi penghentian sementara layanan kereta api, baik jarak jauh maupun commuter line dari dan ke seputar Jabodetabek. Pembatasan layanan juga dilakukan untuk moda transportasi MRT, LRT, hingga Transjakarta.

“Menghentikan sementara/sebagian layanan bus berpenumpang angkutan Bus Transjakarta, Trans Jabodetabek, dan Jabodetabek Airport Connection,” bunyi lanjutan surat tersebut.

“Menutup sementara layanan di terminal Tipe A dan Tipe B yang melayani bus AKAP dan AKDP, serta menutup operasional loket bus AKAP dan AKDP yang melayani pemberangkatan dari atau menuju Jabodetabek,” lanjut surat edaran tersebut.

BPTJ juga merekomendasikan untuk pelarangan terhadap bus berpenumpang atau kendaraan pribadi yang memasuki jalan tol atau arteri nasional, untuk membatasi pergerakan dari dan menuju Jabodetabek.

Pembatasan dilakukan di sejumlah pintu masuk tol Ciawi-Bogor termasuk tol Cijago Depok, semua pintu tol sepanjang Jakarta-Cikampek, untuk mencegah pergerakan warga. Penutupan arus juga meliputi wilayah Tangerang, meliputi Jalan Joglo Raya hingga Jalan Raya Daan Mogot.

“Menutup layanan angkutan penumpang menuju Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, dan Pelabuhan Tanjung Priok,” lanjut surat tersebut. Penghentian layanan juga dilakukan terhadap layanan angkutan dari dan menuju Kepulauan Seribu.

“Untuk kendaraan lokal tetap berjalan dengan pengaturan dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah,” lanjut pernyataan tersebut.

Penghentian layanan dikecualikan kepadan presiden dan wakil presiden, menteri, pemadam kebakaran, dan sejumlah kendaraan yang mengangkut pasien. Kendaraan dengan seizin dan koordinasi kepolisian juga diperkenankan untuk melintas.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

13 Juli Masuk Ajaran Baru, Sekolah Di DKI Dibuka Jika Sudah Aman

Published

on

Continue Reading

Headline

Update 28 Mei: Pasien Positif Covid-19 Bertambah 687 Jadi 24.538 Orang, 6.240 Sembuh, 1.496 Meninggal

Published

on

Continue Reading

Bekasi

AJI Jakarta Minta Kepolisian Mengusut Tuntas Kasus Doxing, Intimidasi, Ancaman Pembunuhan Jurnalis Detikcom

Published

on

Continue Reading
Loading...