Meski Ada Edaran Pembatasan Moda Transportasi, Polda Metro Pastikan Tak Tutup Jalan Tol dan Arteri - Realita Rakyat
Connect with us

Hukum

Meski Ada Edaran Pembatasan Moda Transportasi, Polda Metro Pastikan Tak Tutup Jalan Tol dan Arteri

Published

on

Realitarakyat.com – Polda Metro Jaya memastikan tidak ada penutupan jalan tol maupun jalan arteri di Jakarta terkait Surat Edaran dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabeka (BPTJ) Kemenhub tentang Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi.

Surat edaran itu dikeluarkan untuk mengurangi pergerakan orang di masa pandemi corona atau covid-19.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, penggunaan jalan di wilayah hukum Polda Metro di DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Depok tetap normal.

“Kami laporkan untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya, lalu lintas sampai saat ini tetap normal, tidak ada penyekatan atau penutupan baik tol maupun arteri,” kata Sambodo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Sambodo mengatakan, surat edaran dari BPTJ Kemenhub bersifat rekomendasi. Sementara kepolisian menurut Sambodo melaksanakan keputusan dari pemerintah pusat. “Kami hanya melaksanakan keputusan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Sambodo mengatakan pemerintah pusat sudah jelas mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diiringi dengan bantuan ekonomi khususnya bagi masyarakat besar.

Sambodo menekankan Ditlantas Polda Metro Jaya tidak melakukan penutupan atau penyekatan tanpa perintah pimpinan negara atau pimpinan Polri.

“Dan sampai saat ini tidak ada penyekatan dan penutupan lalu lintas untuk jalan tol maupun arteri di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” katanya.

BPTJ Kemenhub RI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE.5 BPTJ Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk mengurangi pergerakan orang dari dan ke wilayah Jabodetabeka selama masa pendemik virus corona atau Covid-19.

Surat edaran yang ditandatangani Kepala BPTJ Polana B Pramesti tertanggal 1 April 2020 itu, terdiri atas sembilan poin mulai dasar hukum hingga pembatasan moda transportasi transportasi umum yang berkoordinasi dengan beberapa pemangku kebijakan seperti Ditjen Perekeretaapian, Ditjen Perhubungan Darat, serta dinas perhubungan tingkat provinsi, kota, dan kabupaten di Jabodetabeka.

BPTJ meminta para pemangku kepentingan menghentikan sementara dan sebagian transportasi umum di wilayah Jabodetabeka seperti kereta jarak jauh, KRL, MRT, LRT serta melarang operasi seluruh angkutan bus dan kendaraan pribadi dari maupun ke jalan nasional, jalan provinsi, serta jalan tol Jabodetabeka.[prs]

Hukum

Cegah Penularan Covid, Kemenkumham Tunda Penerimaan Napi

Published

on

Continue Reading

Hukum

120 Orang Narapidana di Lapas Ambon Dapat Remisi Idul Fitri

Published

on

Continue Reading

Hukum

Polisi Tangkap WN Pakistan Diduga Pemilik Ganja sebanyak 821 Kg

Published

on

Continue Reading
Loading...