Di HPN Jokowi janji Lindungi Media, Pemerintah Kucurkan Rp 405, 1 Trilyun Untuk Tangani Covid 19, Tidak Ada Untuk Pers - Realita Rakyat
Connect with us

Ekonomi

Di HPN Jokowi janji Lindungi Media, Pemerintah Kucurkan Rp 405, 1 Trilyun Untuk Tangani Covid 19, Tidak Ada Untuk Pers

Published

on

Realitarakyat.com – Keputusan Presiden Joko Widodo tentang kucuran anggaran Negara sebanyak Rp 405,1 triliun untuk menanggulangi pandemi Covid-19 serentak dan masif diberitakan oleh pers di Indonesia.

Semua sektor yang terdampak, menurut Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hj Emma Yohanna, menjadi perhatian Pemerintah untuk dibantu. Namun ia menyayangkan dari sekian banyak anggaran tersebut, tak ada sedikit pun jatah untuk pers.

“Saya sesalkan, dari keseluruhan yang akan dibantu lewat kucuran anggaran sebesar Rp405,1 triliun itu, tidak satu poin pun tercantum bantuan untuk pers,” kata Emma, lewat Siaran Persnya, yang diterima Realitarakyat , Jumat (3/4/2020).

Padahal lanjut Senator Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) itu, pers sangat berperan mengedukasi masyarakat tentang bahaya virus corona sekaligus menyosialisasikan semua persiapan dan tindakan Pemerintah mengatasi pandemi virus corona ini.

“Hendaknya perlu kita pahami juga bahwa pers juga terkena dampak yang sangat luar biasa akibat virus ini, sebab banyak dari kontrak iklan atau kerja sama dengan berbagai pihak yang selama ini jadi sumber penghasilan mereka tarik diri akibat virus corona, Padahal kita kan tau, Pers adalah salah satu ujung tombak kita dalam segala hal, salah satu contoh sosialisi untuk mengatasi virus Corona, ” ungkap Emma.

Padahla sebelumnya, Presiden jokowi telah berjanji akan melindungi media tanah air, hal itu disampaiannya saat menyampaikan kata sambutannya di hadapan Wartawan di Hari Pers Nasional 2020 di Banjarmasin, Berikut pernyataanya :

Jokowi :Harus Ada Regulasi Lindungi media

Presiden Joko Widodo menyatakan dukungan penuh terkait harus adanya regulasi untuk melindungi media nasional yang saat
ini terancam oleh platform digital dari luar.

Hal itu disampaikan dalam sambutannya saat menghadiri Puncak Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di halaman Setda
Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Banjarmasin, Sabtu, 8 Februari 2020 yang lalu.

“Tadi malam saya sudah berbincang dengan para pimred (pimpinan redaksi). Saya minta segera disiapkan draf regulasi yang
bisa melindungi dan memproteksi dunia pers kita,” kata Jokowi disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Jokowi mengakui, memang saat ini belum ada regulasi yang tegas mengatur platform digital beroperasi di Indonesia. Aturan
itu dinilai perlu karena sangat menjajah dunia pers saat ini.

“Saya menyerap semua aspirasi. Jangan sampai semuanya diambil oleh platform digital dari luar. Pajak juga tidak bayar,
aturan maupun regulasi tidak ada,” katanya.

Hal ini, lanjut Jokowi, sangat disayangkan, padahal aturan pers nasional diatur sangat rinci. Sebaliknya, platform
digital tidak punya aturan dan dengan bebas meraup iklan untuk mengeruk keuntungan dari Indonesia.

“Hampir semua negara mengalami hal yang sama sekarang. Tanpa adanya aturan, barang-barang tersebut sudah masuk ke semua
negara,” tutur mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi pun menyampaikan, informasi yang baik memerlukan jurnalisme yang baik dan ekosistem yang baik pula. Untuk itu,
Presiden meminta ekosistem media harus dilindungi dan diproteksi, sehingga masyarakat mendapatkan konten berita yang
baik.

“Untuk itu diperlukan industri pers yang sehat. Momentum HPN tahun ini saatnya kita bangkitkan pers yang dapat melindungi
bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan dunia luar,” ujar Jokowi.

Sebagaimana Diketahui, Saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani wabah virus corona.

Alokasi dana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Berikut rinciannya:
– Insentif bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun

1.Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD.
2.Pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, ventilator, hand sanitizer dan lainnya.
3.Upgrade 132 RS rujukan pasien corona termasuk Wisma Atlet.
4.Insentif dokter yakni dokter spesialis Rp15 juta per bulan, dokter umum Rp10 juta per bulan, perawat Rp7,5 juta per bulan dan tenaga medis lainnya Rp5 juta per bulan.
5.Santunan kematian tenaga medis Rp300 juta.

– Insentif perlindungan sosial sebesar Rp110 triliun
1.Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dibayarkan bulanan mulai April dan bantuan setahun naik 25 persen.
2.Kartu sembako naik dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima. Manfaat kartu sembako naik dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu selama 9 bulan atau naik 33 persen.
3.Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat kartu prakerja akan mendapat insentif pasca pelatihan Rp600 ribu dengan biaya pelatihan Rp1 juta.
4.Listrik gratis 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik daya 450VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi.
5.Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan MBR hingga 175 ribu.
6.Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok sebesar Rp25 triliun.

-Insentif perpajakan dan stimulus KUR sebesar Rp70,1 triliun
1.PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100 persen.
2.Pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah.
3.Pengurangan PPH 25 sebesar 30 persen untuk sektor tertentu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah.
4.Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.
5.Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak virus corona selama 6 bulan.
6.Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22 persen untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20 persen mulai tahun 2022.

-Insentif pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan pembiayaan UMKM sebesar Rp150 triliun
1.Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention, menurunkan rasio Giro Wajib Minimum Valuta Asing Bank Umum Konvensional, memperluas underlying transaksi bagi investor asing, dan penggunaan bank kustodi global dan domestik untuk kegiatan investasi.
2.OJK memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit sampai Rp10 miliar berdasarkan ketepatan membayar.
3.Restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit.
4.Restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar.(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

RI Kembali Dapat Sumbangan Asing Sebesar Rp 147 Trilyun Untuk Tangani Corona

Published

on

Continue Reading

Ekonomi

Gaikindo Ajukan Pemotongan Pajak Kendraan sampai 50 Persen, Pemerintah Belum Setuju

Published

on

Continue Reading

Ekonomi

Ini Tanggapan Menko Perekonomian Soal Rencana Mall Yang Akan Buka

Published

on

Continue Reading
Loading...