DPRD Jabar Minta Pemrov Tak Lakukan 'Aksi Hantam Kromo' Anggaran Pencegahan Covid-19 - Realita Rakyat
Connect with us

Daerah

DPRD Jabar Minta Pemrov Tak Lakukan ‘Aksi Hantam Kromo’ Anggaran Pencegahan Covid-19

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady meminta Pemprov tidak melakukan aksi hantam kromo terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang akan disisipkan untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus disease (covid-19), sebagaimana instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020.

“Pada tahap inilah semua stakeholders bisa melihat kemampuan gubernur, bupati, dan walikota dalam mengolah APBD,” katanya, dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu, (5/4/2020).

Politisi Partai Gerindra dari daerah pemilihan Indramayu-Cirebon ini menjelaskan, bisa Pemprov bisa mengelola APBD dengan baik, hasil oleh seni itulah yang nantinya akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Namun, sebelum itu, yang akan lebih merasakan adalah OPD (organisasi perangkat daerah) di masing-masing tingkatan pemerintahan,” katanya.

Mengapa demikian, tanya Wakil Ketua Fraksi Gerindra Persatuan, tentu saja karena OPD adalah instansi yang pertama kali akan merasakan konsekuensinya olah seni APBD tersebut.

Untuk itu, OPD harus siap memilih dan memilah program atau kegiatan mana di lingkungannya yang mau tidak mau, suka tidak suka, direlokasi atau bahkan diamputasi anggarannya.

“Persoalannya, siapa yang menentukan langkah tersebut,” tanya nya kembali.

Untuk itu Daddy menerangkan, kepala daerah, berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 1/2020, memang memiliki hak untuk itu. Namun, pemangkasan atau pengurangan program/kegiatan pasti akan mempengaruhi banyak hal.

“Yang pasti, langkah tersebut tidak bisa dilakukan dengan hantam kromo. Jika sifat kebijakan pemangkasannya dilakukan hantam kromo, bisa fatal akibatnya,” ujarnya.

Daddy memaparkan, realokasi anggaran bisa dilakukan dengan alternatif. Pertama, tentukan saja per OPD berapa volume anggaran yang akan direalokasikan. “OPD yang memutuskan sendiri program atau kegiatan apa yang diamputasi atau hanya dikurangi,” imbuhnya.

Alternatif kedua, gubernur melalui TAPD dan Bappeda menentukan program atau kegiatan yang dihapus atau dikurangi. Tidak perlu semua anggaran dipangkas, hanya anggaran-anggaran tertentu saja.

“Jika pemotongan dilakukan hantam kromo, sekali lagi, bisa fatal akibatnya, apalagi seandainya semua program/kegiatan dipangkas saja 50 hingga 60 persen,” ujarnya.

Daddy mengakui, aksi hantam kromo memang lebih mudah dan tidak perlu bersusah payah untuk memilih dan memilah. Target angka yang diinginkan akan lebih mudah.

“Namun, langkah tersebut akibatnya bisa fatal. Target masih melekat tetapi anggaran dipangkas. Padahal anggaran yang tersisa, bisa jadi, tidak ke kiri tidak ke kanan. Selain itu, beban akhir atas ketidaktercapaian itu tetap menjadi beban pimpinan/kepala OPD,” terangnya.

Alternatif mana yang dipilih akan sangat menentukan hasil akhir. Atau, pilihannya tetap hantam kromo? (ris)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Polisi Berhasil Meringkus Pembobol Mesin ATM

Published

on

Continue Reading

Daerah

Kisruh Mobil Corona, Demokrat Minta Khofifah dan Risma Berdamai

Published

on

Continue Reading

Daerah

4 Orang Positif Covid-19, Pasar Cisalak Depok Ditutup Sementara

Published

on

Continue Reading
Loading...