KPU Diminta Siapkan DIM Teknis Penyelenggaraan Pemilu dalam Perppu - Realita Rakyat
Connect with us

Politik

KPU Diminta Siapkan DIM Teknis Penyelenggaraan Pemilu dalam Perppu

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Komisi Pembilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta proaktif dan menjadi ‘leading sector’ dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada. Pasalnya, kedua lembaga tersebut merupakan pihak yang terdampak penundaan Pilkada 2020.

Demikian dikemukakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, dalam diskusi bertajuk ‘Penundaan Pilkada dalam Perspektif Penyelenggara Pemilu di Daerah’ yang berlangsung secara virtual, di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

“KPU dan Bawaslu harus proaktif dengan menyiapkan poin-poin substansi yang perlu diatur dalam Perppu itu. Bagaimana KPU menyiapkan daftar inventarisasi masalah menyangkut teknis penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam perppu,” ujar Titi.

Dia menilai, kedua institusi tersebut yang paling terdampak dari sisi teknis penyelenggaraan pilkada dan paling mengetahui dampak penundaan, misalnya implikasinya yang mengakibatkan adanya perubahan aturan dalam UU Pilkada.

“Misalnya terkait masa kerja PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang dalam aturan di UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, disebutkan bahwa PPS dibentuk 6 bulan sebelum hari pemungutan suara dan juga terkait dengan waktu pemungutan suara,” ujar Titi menambahkan.

Kemudian, katanya, menyangkut waktu pemungutan suara. Sebab, Titi mengatakan bahwa hal ini harus mengubah Pasal 201 Ayat (6) UU Pilkada, kemudian mekanisme penundaan itu juga membuat berubahnya aturan pilkada.

“Termasuk konsekuensi dari kesimpulan rapat DPR pada 30 Maret 2020, terkait bagaimana mekanisme pengembalian anggaran pilkada kepada negara, ini tidak sederhana loh,” ujarnya.

“Kami memandang KPU RI perlu menyiapkan DIM terkait hal-hal yang menyangkut teknis penyelenggaraan pemilu yang harus diatur dalam Perppu, terutama terkait dengan kebijakan penundaan pelaksanaan pilkada, apalagi bukan berupa skema pemilihan lanjutan atau pemilihan susulan seperti diatur dalam Pasal 120 dan Pasal 121 UU Pilkada,” katanya menambahkan.

Menurut dia, saat ini situasinya baru, yaitu penundaan pilkada dilakukan sekaligus untuk semua daerah dan yang menundanya adalah KPU RI.

“Jadi sebaiknya jadwal diserahkan pada KPU untuk menentukan klausul umum. Misalnya, pilkada dilaksanakan setelah pertengahan Juni 2021 agar tersedia fleksibilitas, terutama di tengah kondisi COVID-19 yang tidak menentu. Para ahli ada yang mengatakan, puncak dari COVID-19 ini pada bulan Juli 2020, apakah fleksibilitas itu akan membantu kita untuk tidak sering gonta-ganti peraturan?” katanya lebih lanjut.

Titi mengatakan bahwa Perppu Pilkada seharusnya bisa keluar akhir April 2020 atau sebelum masa penundaan pilkada berakhir. Namun, menurut dia, kalau dari sisi waktu, karena diperlukan peralihan anggaran dana pilkada untuk penanganan COVID-19 sebelum akhir April 2020, semestinya sudah memberikan kepastian pada jajaran di daerah.

“Apalagi saya baca katanya salah satu pemerintah daerah di Maluku Utara meminta agar dana pilkada segera dikembalikan. Mekanismenya belum jelas diatur dengan apa dan lain sebagainya,” ujarnya. (ndi)

Politik

Pandemi Corona, Megawati Lebaran Bersama Keluarga

Published

on

Continue Reading

Politik

AHY Sebut Idul Fitri Momentum Lawan Covid-19

Published

on

Continue Reading

Politik

Penyelenggara Pemilu Wajib Lindungi Data Pribadi Pemilih

Published

on

Continue Reading
Loading...