Mahfud Tegaskan Belum Ada Koruptor, Teroris dan Napi Narkoba yang Dibebaskan - Realita Rakyat
Connect with us

Hukum

Mahfud Tegaskan Belum Ada Koruptor, Teroris dan Napi Narkoba yang Dibebaskan

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam), Mahfud MD menegaskan, hingga saat ini belum ada narapidana kasus korupsi (koruptor) yang dibebaskan secara bersyarat.

Dia pun mengingatkan bahwa 30 ribu narapidana yang akan dibebaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), bukanlah narapidana koruptor, terorisme, atau bandar narkoba, tetapi narapidana tindak pidana umum. Sehingga, katanya, masyarakat tidak perlu resah.

“Masyarakat harap tenang. Sampai sekarang belum ada napi koruptor yang dibebaskan secara bersyarat,” ujar Mahfud, melalui akun Twitternya @mohmahfudmd, Sabtu (4/4/2020).

Mahfud mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tetap berlaku dan belum ada pembahasan kabinet untuk merevisinya.

“Yang dibebaskan sekitar 30.000 orang adalah napi tindak pidana umum, bukan korupsi, bukan terorisme, bukan bandar narkoba,” katanya.

Kementerian Hukum dan HAM akan membebaskan sekitar 30 ribu narapidana dan anak dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, serta lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

“Sekitar 30 ribu orang (yang akan dibebaskan),” ujar Kepala Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Pembebasan 30 ribu narapidana dan anak tersebut dilakukan setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Dalam Kepmen yang ditandatangani Yasonna, Senin (30/3/2020), diterangkan sejumlah hal yang menjadi pertimbangan diterbitkannya kebijakan tersebut, di antaranya lembaga pemasyarakatan, LPKA, dan rumah tahanan negara merupakan institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi sehingga sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan COVID-19.

Dengan telah ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional nonalam, dinilai perlu untuk melakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dengan cara pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

20 Saksi Kasus Bea Cukai Batam Diperiksa, Termasuk Pengusaha

Published

on

Continue Reading

Hukum

Kejari Cilegon Bantah Penyedia Paket Sembako Tak Layak Konsumsi

Published

on

Continue Reading

Hukum

Kejaksaan Diminta Segera Tuntaskan Kasus KONI

Published

on

Continue Reading
Loading...