Connect with us

Headline

Soal Rencana Revisi PP 99/2012, Demokrat: “Halo Pak Yasonna, Dengar Dong Masukan KPK, LSM dan Masyarakat”

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, berencana melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Revisi tersebut, dalam rangka memberikan asimilasi kepada narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto mengatakan, rencana revisi PP 99/2012 tersebut, harus mendengarkan terlebih dahulu masukan dari para pihak, khususnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penggiat anti korupsi, dan melibatkan masyarakat luas.

“Mengingat, kebijakan tersebut diambil dan didasarkan kepada pertimbangan yang sangat khusus dan untuk pidana khusus. Dengan demikian, apapun hasilnya tidak menimbulkan kegaduhan dan penolakan dari masyarakat,” ujar politisi Partai Demokrat ini, di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Dia mengatakan, dalam kondisi penyebaran COVID-19 yang belum bisa dikendalikan, bahkan cenderung meningkat dan meluas saat ini, tentu segenap komponen bangsa harus punya komitmen dan upaya besar untuk sama-sama memeranginya.

Langkah itu, menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat itu, terutama COVID-19 juga sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam.

Dalam Konteks tersebut, menurut dia, segala bentuk upaya telah dilakukan pemerintah maupun masyarakat, diantaranya melakukan ‘social distancing’ dan ‘physical distancing’, menjaga jarak pembicaraan dan menghindari kerumunan.

“Namun di sisi lain, lembaga pemasyarakatan (lapas, apalagi yang kelebihan kapasitas, tidak memungkinkan untuk melakukan itu, sehingga sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan COVID-19,” ujarnya.

Menurut Didik, di saat tidak normal dan darurat kesehatan seperti saat ini, dirinya bisa mengerti dan memahami langkah-langkah dan keputusan yang diambil Menkumham untuk mengambil kebijakan khusus.

Kebijakan khusus itu, menurut dia, yaitu memberikan asimilasi kepada narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

“Memang beberapa anggota Komisi III DPR RI memberikan masukan kepada Kemenkumham bahwa mengingat dasar asimilasi tersebut adalah kedaruratan dalam menghadapi wabah virus, semestinya dilakukan tanpa ada diskriminasi, mengingat COVID-19 berpotensi menjangkiti siapa saja tanpa diskriminatif,” katanya. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPD

Sultan B. Najamudin: Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Serentak 2020 Tidak Bisa Ditawar

Published

on

Continue Reading

Headline

Ini Cerita Ngabalin Soal Proses OTT KPK atas Edhy Prabowo di Soetta

Published

on

Ali Mochtar Ngabalin (ist/net)
Continue Reading

Headline

Presiden Ajak Masyarakat Dunia Tanamkan Investasi di Indonesia

Published

on

Presiden Joko Widodo (ist/net)
Continue Reading
Loading...