Didik Mukrianto Minta Penegak Hukum jangan Timbulkan Kegaduhan Selama Pandemi Covid 19 - Realita Rakyat
Connect with us

DPR

Didik Mukrianto Minta Penegak Hukum jangan Timbulkan Kegaduhan Selama Pandemi Covid 19

Published

on

Realitarakyat.com – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai langkah penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian di tengah masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 jangan sampai menimbulkan keresahan dan berpotensi intimidatif.

“Penegakan hukum biar berjalan sesuai aturan yang berlaku, tidak perlu dibumbui dengan hal-hal lain yang tidak relevan apalagi menimbulkan keresahan atau berpotensi intimidatif,” kata Didik di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Hal itu dikatakannya terkait Surat Telegram Kapolri mengenai pedoman pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait dengan kejahatan yang terjadi di ruang siber dan penegakan hukum tindak pidana siber selama masa wabah COVID-19.

Didik menjelaskan, perlu dipahami bersama bahwa penegakan hukum idealnya memang harus dilakukan dengan cara tanpa tebang pilih, tidak pandang bulu, dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan basis intimidatif dan menimbulkan nuansa kebatinan ketertekanan masyarakat terhadap penegak hukum.

“Apalagi kebebasan yang bertanggung jawab adalah hak setiap warga negara,” ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, Polri selain tugas pokoknya melakukan penegakan hukum, wajib juga untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Menurut dia, dalam konteks penegakan hukum yang sudah menjadi tugasnya, sudah seharusnya Polisi tetap proper, profesional dan terukur seperti yang dilakukan selama ini.

“Tidak ada yang baru dalam konteks teknis penegakan hukum, tugas dan tanggung jawabnya juga masih belum berubah. Jadi penegakan hukum biarlah tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku, tidak perlu dibumbui dengan hal-hal lain yang tidak relevan, apalagi menimbulkan keresahan atau berpotensi intimidatif,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri mengenai pedoman pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait dengan kejahatan yang terjadi di ruang siber dan penegakan hukum tindak pidana siber selama masa wabah COVID-19.

Dalam Surat Telegram nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 ini, disebutkan beberapa jenis pelanggaran atau kejahatan serta masalah yang mungkin terjadi selama masa darurat, antara lain tentang ketahanan akses data internet, penyebaran hoaks terkait dengan COVID-19, dan penyebaran hoaks terkait dengan kebijakan pemerintah, penghinaan kepada presiden dan pejabat pemerintah, penipuan penjualan produk kesehatan, dan kejahatan orang yang tidak mematuhi protokol karantina kesehatan.

Untuk mengatasi masalah akses internet, jajaran Polri diminta untuk melaksanakan koordinasi dengan penyedia internet dan memberikan pengamanan kepada penyedia jasa internet yang akan melakukan perawatan rutin.

Polri diminta untuk melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan mengumumkannya kepada publik mengenai kasus yang berhasil diungkap agar menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari.

Surat Telegram Kapolri ini ditujukan kepada Kabareskrim Polri dan para Kapolda se-Indonesia.(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Ketua Komisi II DPR RI : Peserta Pilkada Serentak Dilarang Pakai Dana Bansos

Published

on

Continue Reading

DPR

Ketua Komisi III DPR RI Minta Polisi Humanis Kawal New Normal

Published

on

Continue Reading

DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani Minta Pemerintah Jangan Buat Kebingungan Baru bagi Masyarakat

Published

on

Continue Reading
Loading...