Ini 4 Poin Konsultasi Publik Peraturan Menteri Kominfo Terkait Jasa Telekomunikasi - Realita Rakyat
Connect with us

Politik

Ini 4 Poin Konsultasi Publik Peraturan Menteri Kominfo Terkait Jasa Telekomunikasi

Published

on

Realitarakyat.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menawarkan empat poin penting dalam bentuk konsultasi publik terhadap peraturan terkait jasa telekomunikasi. Karena itu, Kominfo melakukan konsultasi publik substansi Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Jasa Telekomunikasi.

Adapun, masukan atau tanggapan dapat disampaikan melalui email subditjastel@mail.kominfo.go.id.

Selain itu, Rancangan Peraturan Menteri Kominfo dimaksud disusun dalam rangka memberikan insentif kebijakan bidang penyelenggaraan telekomunikasi terkait dengan peningkatan kemudahan berusaha “ease of doing business” dan efisiensi industri.

Berikut adalah 4 poin pemberian insentif kebijakan tersebut terkait :

Pertama, optimalisasi atas utilisasi infrastruktur telekomunikasi khususnya infrastruktur Universal Service Obligation(USO) dalam rangka mendorong penetrasi dan pemerataan layanan telekomunikasi bagi masyarakat, termasuk pada wilayah 3T.

Kedua, redefinisi layanan pada penyelenggaraan jasa telekomunikasi Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) dalam rangka mengakomodir efisiensi model bisnis industri dan perkembangan teknologi.

Ketiga, peningkatan kemudahan berusaha bagi UMKM sebagai pelaksana jual kembali (reseller) layanan telekomunikasi.

Keempat, peningkatan fleksibilitas penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas untuk jenis penyelenggaraaan dengan layanan Jasa Akses Internet (ISP) dan Sistem Komunikasi Data (Siskomdat) terkait dengan Internet of Things.

Sesuai dengan prinsip simplifikasi regulasi, Rancangan Peraturan Menteri Kominfo ini akan menjadi Peraturan Menteri Kominfo baru yang mencabut dan menggantikan PM Kominfo No. 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (PM No. 13/2019).

“Sehingga materi muatannya selain mengatur insentif kebijakan sebagaimana dijelaskan di atas juga akan memuat ketentuan-ketentuan lain mengenai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang sebelumnya diatur dalam PM No. 13/2019 dan tidak perlu diubah,” tulis Kominfo dalam keterangan pers disampaikan Plt Humas Kominfo, Ferdenandus Setu di Jakarta.(vee)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

DPT Bocor, Sejumlah Kalangan Minta Komisioner Dirombak Total

Published

on

Continue Reading

Politik

Fahri Hamzah Ajak Warga Bangkit Dengan Gelombang Solidaritas

Published

on

Continue Reading

Politik

Pandemi Corona, Megawati Lebaran Bersama Keluarga

Published

on

Continue Reading
Loading...