Jika PSBB Diterapkan di DKI Maka Inilah 7 Larangan Yang Mesti Anda Ketahui - Realita Rakyat
Connect with us

Hukum

Jika PSBB Diterapkan di DKI Maka Inilah 7 Larangan Yang Mesti Anda Ketahui

Published

on

Realitarakyat.com – Pemerintah melalui Juru Bicara Pemerintah Penanganan virus Corona (Covid-19), Achmad Yurianto menegaskan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menyetujui penerapan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diajukan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Ada tujuh larangan jika PSBB diterapkan.

“Sudah ditandatangani Menkes dan saat ini dikirimkan ke Pemda DKI,” kata Yuri, Selasa (7/4/2020).

Dengan disetujuinya penerapan status PSBB ini maka berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Penanganan virus Corona (COVID-19).

Ada tujuh kegiatan yang dilarang dilakukan di DKI Jakarta Antaralain : 

Pertama, dilarang melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Kegiatan belajar mengajar diganti di rumah dengan menggunakan media yang paling efektif, kecuali yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan.

Kedua, perusahaan atau instansi dilarang mempekerjakan pegawainya di kantor atau dengan jumlah pekerja normal. Diganti dengan bekerja di rumah atau pembatasan jumlah pekerja, kecuali instansi dan bidang tertentu.

Ketiga, tempat ibadah dilarang dibuka untuk umum, diganti dengan beribadah di rumah. Keempat, tempat atau fasilitas umum dilarang dibuka untuk umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Kelima, pelarangan kegiatan sosial budaya yang melibatkan orang banyak dan berkerumunan, seperti pertemuan atau perkumpulan politik, olahraga, hiburan, akademik dan budaya.

Keenam, moda transportasi publik dilarang mengangkut jumlah penumpang dengan kapasitas penuh. Karena itu, jumlah penumpang harus dibatasi. Sementara moda transportasi barang dilarang beroperasi, kecuali untuk barang penting dan esensial yang telah ditentukan.

Ketujuh, dilarang dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan (hankam), kecuali kegiatan operasi militer atau kepolisian sebagai unsur utama dan pendukung.(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Cegah Penularan Covid, Kemenkumham Tunda Penerimaan Napi

Published

on

Continue Reading

Hukum

120 Orang Narapidana di Lapas Ambon Dapat Remisi Idul Fitri

Published

on

Continue Reading

Hukum

Polisi Tangkap WN Pakistan Diduga Pemilik Ganja sebanyak 821 Kg

Published

on

Continue Reading
Loading...