Perbedaan Data Positif Corona, DPR: Itu Karena Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah Kurang Baik - Realita Rakyat
Connect with us

DPR

Perbedaan Data Positif Corona, DPR: Itu Karena Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah Kurang Baik

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah terkait pasien positif terjangkit virus corona (COVID-19), lebih disebabkan kurang baiknya komunikasi pemerintah pusat dan daerah.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Karenanya, dia meminta pemerintah memperbaiki data kasus positif COVID-19, sehingga tidak ada lagi kejadian perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah.

“Data inilah yang kita harapkan menjadi dasar untuk menyusun peta penyebarannya. Peta ini dibutuhkan untuk menentukan langkah mengantisipasi dan menangani COVID-19 secara baik,” kata Saleh di Jakarta, Senin.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI itu juga meminta Kementerian Kesehatan memberikan semua data yang dibutuhkan kepada Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dan BNPB.

Semua data, katanya, harus dibuka kepada masyarakat, sehingga mereka akan berpartisipasi dan bergotong-royong dalam menghadapi situasi sulit yang dihadapi saat ini.

“Sering sekali terbaca di media adanya data dan kebijakan yang berbeda yang disampaikan ke publik. Itu bahkan terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta yang faktanya berdekatan secara geografis,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini, aturan pelaksana penanganan COVID-19 juga dinilai terlambat. Akibatnya, pelaksanaan penanganan menjadi terlambat.

Politisi PAN ini mengatakan, hal yang membuat orang semakin ragu terhadap data yang ada, adalah tidak adanya sanksi tegas bagi pihak yang melanggar kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah seperti ‘social distancing’, ‘physical distancing’, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Aturan ini sebetulnya baik, jika semua menaati. Namun faktanya, kebijakan itu masih banyak yang dilanggar, sehingga tidak heran jika banyak orang yang berkesimpulan bahwa mata rantai penyebaran virus corona sulit diputus. Hal ini sekali lagi tentu berimplikasi pada keabsahan data yang dimiliki pemerintah,” katanya lebih lanjut.

Ketua DPP PAN itu menilai, keraguan terhadap data yang disampaikan didukung pula pada fakta bahwa ‘rapid test’ COVID-19 dan pengujian kesehatan bagi masyarakat sangat terbatas.

Hal itu menurut dia karena jumlah orang yang dites sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, persebarannya juga tidak merata padahal virus tersebut sudah ditemukan di hampir semua provinsi yang ada. (ndi/ant)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Besok  Menag Akan Terbitkan Pedoman Pembukuan Tempat Ibadah

Published

on

Continue Reading

DPR

Satgas Covid DPR RI Bersama Menteri Agama Bahas Persiapan Pembukaan Tempat Ibadah

Published

on

Continue Reading

DPR

Komisi III DPR Berharap, Polri Harus Mengedukasi Masyarakat dalam Pelaksanaan News Normal 

Published

on

Continue Reading
Loading...