Kasus Gratifikasi, Penahanan Mantan Kadis PUPR Kabupaten Mojokerto Diperpanjang - Realita Rakyat
Connect with us

Hukum

Kasus Gratifikasi, Penahanan Mantan Kadis PUPR Kabupaten Mojokerto Diperpanjang

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Zainal Abidin (ZA), tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama-sama dengan mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasha.

Penahanan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto periode 2010-2015 ini, diperpanjan selama 30 hari ke depan.

“Hal itu dilakukan, sesuai dengan penetapan PN Surabaya yang kedua terhitung mulai 14 April 2020 sampai dengan 13 Mei 2020 di Rutan K4 KPK (di belakang gedung Merah Putih KPK),” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2020).

Tersangka Zainal ditahan KPK sejak 15 Januari 2020 pascaditetapkan sebagai tersangka bersama Mustofa pada 30 April 2018.

Keduanya diduga secara bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Atas perbuatannya tersebut, Mustofa dan Zainal disangkakan melanggar Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 12 B mengatur mengenai setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Jumlah total dana penerimaan gratifikasi oleh Mustofa periode 2010 sampai 2018 sekitar Rp82.355.853.159.

Adapun teknis penerimaan dana tersebut, yaitu diterima langsung oleh Mustofa dan melalui orang-orang kepercayaannya.

Disamping teknis penerimaan dana tersebut, penerimaan dana dari Dinas PUPR yang diterima oleh Mustofa dilakukan bersama-sama dengan tersangka Zainal. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

UNJ Bantah Penyataan KPK Ada OTT Terhadap Rektor

Published

on

Continue Reading

Hukum

Cegah Penularan Covid, Kemenkumham Tunda Penerimaan Napi

Published

on

Continue Reading

Hukum

120 Orang Narapidana di Lapas Ambon Dapat Remisi Idul Fitri

Published

on

Continue Reading
Loading...