KPK Minta Kepala Daerah Tidak Takut Pergunakan Anggaran Untuk Percepatan Penanganan Covid 19 - Realita Rakyat
Connect with us

Hukum

KPK Minta Kepala Daerah Tidak Takut Pergunakan Anggaran Untuk Percepatan Penanganan Covid 19

Published

on

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) agar tidak memiliki ketakutan berlebihan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa (PBJ) terkait percepatan penanganan virus corona (Covid-19). Ketakutan tersebut nantinya akan berdampak besar, sehingga menghambat penanganan bencana itu sendiri.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pelaksanaan pengadaan barang wajib disesuaikan dengan ketentuan dan pendampingan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Hal itu disampaikan Firli kepada seluruh Sekretaris Daerah dan Bupati atau WaliKota di Indonesia, dalam rapat koordinasi melalui konferensi video bersama Ketua BPK, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (8/4/2020).

“Dalam kondisi darurat pengadaan barang dan jasa boleh dengan cara swakelola, selama terdapat kemampuan pelaksana swakelola,” kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Rabu sore.

KPK, kata Firli menyadari di tengah situasi darurat, harga barang dan jasa terkait penanganan virus corona mengalami kenaikan yang signifikan karena permintaan global yang meningkat dan produsen terbatas. Menurutnya, hal inilah yang menyebabkan kondisi pasar tidak normal.

“Maka diharapkan pelaksanaan anggaran dan PBJ dapat juga dilakukan dengan mengedepankan harga terbaik atau value for money,” ujarnya.

“PBJ dalam kondisi darurat cukup menekankan pada prinsip efektif, transparan, dan akuntabel. Misalnya, dengan cara mendokumentasikan dan membuka setiap tahapan pengadaan dalam rangka mencari harga terbaik,” tuturnya melanjutkan.

Lantas, Firli menjelaskan, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah pun menitikberatkan pada pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan tidak selalu dengan harga terendah. Sehingga, kata dia, pelaksanaan pembelanjaan anggaran pemerintah harus mampu memberikan nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan.

“Sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, maka proses PBJ tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan,” ucapnya.

Dia menegaskan, KPK berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan PBJ dalam rangka penanganan virus corona, salah satu caranya adalah dengan membentuk tim khusus yang bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat pusat maupun daerah.

Tim tersebut, katanya, akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait alokasi dan penggunaan anggaran penanganan virus corona. Menurutnya, pembentukan tim tersebut bertujuan agar pengadaan barang dan jasa bebas dari upaya tindakan korupsi.

“Saat ini tim sedang merampungkan telaah untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap persoalan sistemik yang dihadapi pelaksana di lapangan terkait pelaksanaan anggaran dan PBJ penanganan Covid-19,” katanya.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Dikabarkan Sakit, Habib Bin Smith Bantah, Berikut Pernyataannya Dari Nusa Kembangan

Published

on

Continue Reading

Hukum

UNJ Bantah Penyataan KPK Ada OTT Terhadap Rektor

Published

on

Continue Reading

Hukum

Cegah Penularan Covid, Kemenkumham Tunda Penerimaan Napi

Published

on

Continue Reading
Loading...